Jakarta, LiputanIslam.com — Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia memberikan instruksi kepada para pembantunya di Kabinet Kerja untuk fokus bekerja menolak panggilan rapat dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk sementara. Hal itu ia ungkapkan melalui akun Facebooknya, Ir H Joko Widodo. Mengapa?
“Karena menteri-menteri Kabinet Kerja baru bekerja satu bulan, jelas belum ada ukuran yang bisa diperdebatkan,” jelasnya.
Selain itu, Jokowi juga memandang penting agar DPR menyelesaikan kisruh internalnya terlebih dahulu. Seperti diketahui, sejak dilantik pada awal Oktober hingga hari ini, berulang kali terjadi kekacauan di Senayan.
“Pemanggilan bisa saja kalau memang urusan internal DPR sendiri sudah selesai. Dan waktu kerja menteri sudah layak untuk diukur dalam periode yang pantas,” tambahnya lagi.
Menurut Jokowi, dalam mengelola negara, diperlukan rasionalitas. Ia juga berharap agar DPR bisa segera menyelesaikan problem internal secepatnya, agar pihak eksekutif tidak bingung dalam proses komunikasi politik dengan DPR.
“Dalam melaksanakan tata negara kita juga harus menggunakan akal sehat,” tutupnya.
Sebelumnya, dalam surat yang dilayangkan Menteri BUMN Rini Soemarno ke DPR, diketahui bahwa deputi persidangan dan KSAP DPR-RI mengundang deputi menteri BUMN dan BUMN untuk melaksanakan rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI.
Lantas, bagaimana tanggapan DPR?
Dari laporan jpnn.com, Wakil Ketua Komisi III Desmon J Mahesa memprotes keras larangan anggota kabinet dan pejabat setingkat menteri rapat dengan DPR yang dikeluarkan Jokowi. Ia menganggap larangan tersebut sebagai bentuk upaya untuk mendelegetimasi kelembagaan DPR. Menurutnya, pimpinan DPR harus merespon kesewenang-wenangan pemerintah ini.
“Sesuai dengan Undang-undang pimpinan berwenang memanggil paksa pejabat setelah tiga kali berturut turut tidak hadir tanpa alasan yang sah atau bahkan dapat menyandera pejabat yang bersangkutan,” kata Desmon, 24 November 2014.
Desmon menilai bahwa pemerintah tidak memahami kedudukannya sebagai lembaga tinggi negara yang harus bekerjasama dengan DPR. Seharusnya, menurut dia, pemerintah juga tidak melibatkan diri dalam konflik internal DPR.
“Pemerintah bukannya mendorong partai partai yang tergabung dalam KIH untuk menyudahi kenakalannya. Tapi sikap pemerintah justru melegitimasi pembangkangan yang dilakukan oleh KIH tersebut,” paparnya. (ba)