Jakarta, LiputanIslam.com–Pengamat Hukum Internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengendus adanya ‘udang di balik batu’ atas sikap Australia terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, Australia ingin agar Jokowi mendukung kebijakan negara itu terhadap pencari suaka.
Perlakuan istimewa yang diterima oleh Presiden Joko Widodo dari Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, terlihat sejak masa pelantikan Jokowi. Abbot datang langsung menghadiri pelantikan Jokowi sebagai Presiden RI. Kemudian, ketika Jokowi bersedia hadir di forum KTT G20, Abbot tak bosan memberikan sanjungan. Sebuah koran Australia bahkan membuat ‘penyambutan’ di halaman pertamanya, berisi gambar seluruh pemimpin negara yang hadir di G20. Dalam gambar itu, Jokowi terlihat menjadi juru masak dan mengenakan celemek. Dalam budaya Australia, ketika ada jamuan makan bergaya barbeque di taman, justru tuan rumah-lah yang memasak. Hal ini menyiratkan bahwa Jokowi disanjung sebagai tuan rumah dalam KTT G20.
“PM Tony Abbott menyanjung Presiden Jokowi dengan maksud agar kebijakan unilateral penanganan pencari suaka bisa berjalan mulus,” demikian analisis Prof Hikmahanto dalam keterangan tertulisnya, yang dikutip VIVAnews (21/10).
Hikmahanto mengingatkan Pemerintah Indonesia agara bertindak tegas terhadap Australia, terkait kebijakan baru pencari suaka itu.
Dalam kebijakan baru pencari suaka Australia yang diumumkan oleh Menteri Imigrasi, Scott Morrison pada Selasa (18/10), Negeri Kanguru itu tidak akan lagi menerima para pencari suaka yang mendaftar ke Badan PBB, UNHCR di Jakarta lewat dari bulan Juni 2014. Morrison beralasan kebijakan itu untuk mencegah para pencari suaka datang ke Indonesia.
Padahal, saat ini sudah terdapat sekitar 10 ribu pencari suaka yang menunggu di Indonesia untuk bisa ditempatkan di Australia. Pengacara Imigrasi dan Pengungsi, David Manne, menyebut akibat kebijakan itu, status puluhan ribu pencari suaka itu bisa tidak jelas. Ujung-ujungnya mereka akan tersandera dan menetap di Indonesia, sehingga akan memberi beban tambahan sosial bagi pemerintah.
Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna Laoly, telah bersuara atas kebijakan baru pencari suaka Australia. Keduanya menyayangkan kebijakan sepihak yang masih diterapkan oleh pemerintahan Abbott. (baca: Australia Perlakukan Pengungsi Bagai Sampah)
Retno telah memanggil Duta Besar Australia untuk RI, Greg Moriarty. Sementara, Yasonna, mengatakan kebijakan baru pencari suaka Australia, akan memberikan beban tambahan bagi Indonesia. (fa)