Jakarta, LiputanIslam.com — Untuk penghematan anggaran, mulai pekan depan para pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diinstruksikan oleh Kementerian BUMN untuk tidak melakukan perjalanan dinas menggunakan penerbangan kelas bisnis.
Instruksi tersebut membuat Menteri BUMN Rini Soemarno segera menyebarkan surat edaran aturan tersebut mulai pekan depan.
“Minggu depan sudah siap surat edarannya,” ujarnya di Jakarta, 12 November 2014, seperti dilansir Merdeka.
Menurut Rini, surat edaran tersebut bukan hanya terkait efisiensi anggaran saja, melainkan ada beberapa intruksi untuk melakukan efisiensi. Nantinya dalam surat tersebut terdapat poin perhitungan biaya perjalanan jarak jauh maupun jarak dekat. Detail ini agar aturan itu tidak membuat repot pekerjaan dari para pejabat BUMN tersebut.
“Sekarang dari tim saya sedang menghitung berapa jam pakai ekonomi atau bisnis. Beberapa hari ini beres kok,” tambah dia.
“Saya akan buat surat imbauan bahwa semua (direksi, pejabat) harus ekonomi,” ujarnya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta.
Rini mengaku punya alasan kuat mengeluarkan aturan anyar ini. Salah satunya agar tidak terjadi pemborosan anggaran.
“Naik ekonomi, sama saja rasanya biar tidak ada pemborosan dan kita harus bisa melakukannya itu,” jelas dia.
Sebelumnya, para menteri kabinet kerja Jokowi-JK seolah berlomba-lomba membenahi kondisi internal kementerian. Berbagai kebijakan lahir dari menteri-menteri baru. Sebut saja Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menginstruksikan anak buahnya masuk kerja satu jam lebih awal. Atau Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang memberlakukan piket akhir pekan bagi pegawai Kementerian Perhubungan.
Kementrian Dalam Negeri tak mau kalah. Ia memberlakukan aturan, untuk pejabat daerah, mulai dari gubernur, wali kota, hingga bupati, diinstruksikan untuk menggelar rapat di kantor masing-masing, dan tidak diperkenankan untuk menyewa hotel. (ba)