Nay Pyi Taw, LiputanIslam.com — Para pemimpin negara-negara ASEAN bertemu di Myanmar, hari ini (12/11), untuk membicarakan berbagai isu global dan regional termasuk virus ebola dan ISIS. Isu penting lainnya yang mendapat perhatian serius adalah masalah perbatasan di perairan Laut Cina Selatan yang melibatkan 2 negara ASEAN Vietnam dan Filipina, dengan Cina.
Ini adalah salah satu even internasional terbesar yang digelar oleh Myanmar setelah berakhirnya regim militer. Demikian BBC News melaporkan dengan menambahkan bahwa masalah reformasi demokratis di Myanmar kini masih menjadi pertanyaan. Terlebih dengan tewasnya seorang wartawan di tahanan militer baru-baru ini.
Dikabarkan bahwa Presiden AS Barack Obama juga hadir dalam pertemuan tersebut dan akan menjumpai Presiden Myanmar Thein Sein serta tokoh oposisi Aung San Suu Kyi.
Pertemuan digelar di ibukota Nay Pyi Taw. Para pemimpin pemerintahan dan negara ke-10 negara ASEAN hadir dalam pertemuan itu, termasuk Presiden Indonesia Jokowi.
ASEAN didirikan pada tahun 1967 oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Brunei bergabung tahun 1984, disusul oleh Vietnam tahun 1995, Laos dan Burma tahun 1997, dan terakhir Kamboja tahun 1999.
Pada tahun 1994 ASEAN membentuk Asean Regional Forum, dengan tujuan memecahkan masalah-masalah internal secara damai.
Dalam draft pernyataan bersama disebutkan bahwa para pemimpin ASEAN berkomitmen pada “semua langkah yang perlu untuk mencegah orang-orang militan untuk bergabung dengan kelompok-kelompok teroris.” Wabah virus ebola yang telah menelan nyawa 5.000 orang diharapkan juga menjadi pembahasan, meski selama ini wabah ini belum masuk ke ASEAN.
Pada hari Kamis (13/11) para pemimpin ASEAN diharapkan akan bertemu dengan Presiden Cina Li Keqiang.
Meski telah menjalankan sejumlah besar reformasi politik yang hasil terbesarnya adalah pembebasan tokoh oposisi Aung San Suu Kyi dan bergabungnya ia dalam persaingan politik yang lebih demokratis, konstitusi Myanmar masih belum berubah sehingga para pengkritik menyeubut demokrasi di Myanmar sebagai “demokrasi semu”.
Disusun pada tahun 2008, konstitusi Myanmar memungkinkan kontrol militer atas kehidupan politik, menjamin mereka dengan 1/4 jumlah kursi parlemen, dan memberi hak veto kepada militer dalam perubahan konstitusi.(ca)