Beijing, LiputanIslam.com — Cina dan Jepang sepakat untuk menurunkan ketegangan terkait pertikaian wilayah atas beberapa pulau di Laut Cina Timur.
Para pejabat Cina mengatakan sebuah mekanisme menejemen krisis telah dibentuk untuk mencegah situasi semakin memburuk. Demikian BBC News melaporkan, Sabtu (8/11).
Gugusan pulau-pulau strategis yang oleh Cina disebut sebagai Kepulauan Diaoyu dan oleh Jepang disebut Kepulauan Senkaku, kini berada di bawah kontrol Jepang, namun Cina juga mengklaim sebagai pemilik kawasan itu.
Sementara itu Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengatakan bahwa telah diadakan penjajakan bagi dilakukannya pertemuan bilateral antara dirinya dengan Presiden Cina Xi Jinping minggu depan.
“Baik Jepang maupun Cina telah sampai pada pandangan bahwa tidak hanya menguntungkan bagi kedua negara namun juga basi seluruh kawasan, jika sebuah pertemuan digelar,” kata Abe kepada Reuters.
Pertemuan itu direncanakan akan digelar di sela-sela KTT APEC di Beijing tanggal 10 dan 11 November mendatang. Jika benar-benar terlaksana, ini adalah pertemuan pertama kedua pemimpin sejak menduduki posnya tahun 2012 dan 2013.
Kemenlu Cina dalam pernyataannya menyebutkan bahwa para pejabat senior kedua negara telah sepakat pada 4 poin kesepakatan yang termasuk sebuah pengakuan atas perbedaan posisi atas status kepulauan tersebut, serta kesepakatan untuk “mencegah situasi yang memburuk melalui dialog dan konsultasi dan pembentukan mekanisme menejemen krisis”.
Meski demikian, Abe mengatakan kepada Reuters bahwa posisi Jepang terkait status kepulauan itu “tidak berubah”.
Perselisihan mengenai kepulauan tersebut telah menjadi isu yang hangat bagi kedua negera dalam 2 tahun terakhir. Hal itu selain mendorong tumbuhnya sentimen nasionalisme kedua negara, juga merusak hubungan ekonomi keduanya.
Kepulauan itu terletak di dekat jalur pelayaran laut, kaya dengan sumber ikan dan berdekatan dengan cadangan gas dan minyak potensial.
Pada tahun 2013 Cina mengumumkan wilayah pertahanan udara baru yang mencakup wilayah kepulauan tersebut. Hal ini memicu kemarahan Jepang dan sekutu strategisnya, AS. Keduanya menolak klaim itu dan menyatakan akan mengabaikannya.(ca)