Sampang, LiputanIslam.com – Setelah setahun lebih tinggal warga Syiah tinggal di Rumah Susun (Rusun) Jemundo, Purpa Agro, Sidoarjo, Jawa Timur, kini statusnya sebagai penduduk Sampang akan dicabut. Hal itu ditegaskan Wakil Bupati Sampang, Fadilah Budiono. Menurut Fadilah, perpindahan status kependudukan warga Syiah Sampang sedang diproses oleh Pemprov Jawa Timur.
“Tinggal tunggu waktu kapan selesainya proses tersebut,” ujar Fadilah Budiono, Rabu (5/11/20141) seperti dilansir Kompas.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sampang, M Zuhri saat dikonfirmasi mengaku belum tahu soal proses perpindahan administrasi warga Syiah Sampang. Sampai saat ini belum ada berkas yang masuk baik dari Pemprov Jatim atau dari warga Syiah sendiri.
“Belum ada apa-apa ini ke kami. Tapi jika melihat dari lamanya mereka meninggalkan Sampang, sudah memenuhi syarat untuk pindah kependudukan,” ungkapnya.
Diakui Zuhri, proses perpindahan itu diperkirakan masih dalam pembicaraan antara pimpinan tertinggi di Sampang. Hasil pembicaraan itu belum disampaikan kepada instansi teknis terkait.
Sebelumnya, upaya untuk mengembalikan puluhan warga Syiah ke kampung halamannya di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben dan Desa Bluuran, Kecamatan Karang Penang, sudah dilakukan oleh beberapa ormas dan organisasi keagamaan. Namun upaya itu masih menemui jalan buntu, lantaran ada pemuka-pemuka agama di daerah tersebut yang menolaknya.
Berbagai persyaratan yang diajukan kepada warga Syiah belum diterima, seperti berpindah keyakinan kepada Ahlussunnah wal Jamaah, melakukan ritual sumpah pocong dan berbagai persyaratan administrasi lainnya.
Pada Agustus silam, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga telah mengunjungi para pengungsi. Ustad Iklil Al-Milal selaku koordinator pengungsi, dan tiga pengungsi lainnya, Nur Kholis, Muhlisin dan Muhammad Zaini, menyampaikan unek-unek dan harapannya selama dua tahun teraniaya dan menjadi pengungsi.
Nur Kholis, menyampaikan bahwa sebenarnya baik pengungsi dan warga kampung sudah sama-sama ingin islah dan berdamai. Hanya segelintir kiai dan pemerintah daerah baik kabupaten dan provinsi yang entah mengapa menghalangi proses islah. Fakta ini berbeda dengan dalih yang selama ini dikemukakan pihak pemerintah daerah tersebut bahwa mereka bermaksud melindungi pengungsi dari kemungkinan berulangnya tindak kekerasan jika pulang kampung sebab ancaman warga setempat masih kerap terjadi.
“Sebenarnya kami sudah berdamai dengan masyarakat di sana dan menandatangani pakta perdamaian (islah). Kami menjawab perdamaian warga dengan perdamaian juga. Tapi pemerintah tidak memanfaatkan modal itu malah kami yang disalahkan,” keluh Nur Kholis.
Hal senada diungkapkan oleh Ali Ridha Assegaf, pengurus DPW ABI Jawa Timur yang mendampingi pengungsi. Ia menyatakan bahwa sebenarnya modal perdamaian di akar rumput sudah ada. Namun patut disayangkan Pemkab dan Pemprov serta segelintir kiai malah menghalangi terjadinya proses islah.
Tragedi Syiah Sampang terjadi pada Agustus 2012, saat itu, berdatangan massa yang melakukan tindak kekerasan kepada warga Syiah, membakar dan mengusir mereka dari kampung halamannya. Dari laporan Suara Pembaruan, setidaknya 60 unit rumah hangus terbakar, dan seorang warga tewas dibacok. Warga penganut mazhab Syiah ini dianggap sesat atau bukan Islam. Warga terpaksa mengungsi di GOR Sampang selama berbulan-bulan, sebelum dipindahkan lagi ke Rusun Puspa Agro pada Juni 2013.
Menurut Risalah Amman, Syiah Ja’fari dan Zaidi diakui sebagai mazhab yang sah dalam Islam. Sementara itu, Habib Ali al-Jufri, ulama Ahlussunnah wal Jama’ah, juga menyatakan dengan tegas, bahwa musuh Sunni – Syiah adalah pihak-pihak yang menghendaki keduanya (Sunni-Syiah) bermusuhan. (ba)