Jakarta, LiputanIslam.com – Rencana pengalihan subsidi BBM ke sektor yang lebih produktif oleh pemerintahan baru, menuai reaksi keras dari tokoh-tokoh Koalisi Merah Putih. Seperti apa?
“Untuk menyikapi masalah BBM ini, tidak ada urgent, karena minyak dalam posisi 84 per barrel bahkan ada yang 80 per barrel. Kalau dulu Demokrat kurangi subsidi karena kondisinya beda, itu lebih dari 100 per barrel,” ujar Ibas di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/11/2014) seperti dilansir Merdeka.
Ibas bakal meminta penjelasan dari pemerintah Presiden Jokowi jika memang harus mencabut subsidi BBM. Dia tak ingin masyarakat semakin sulit dengan kenaikan BBM ini.
“Kalau pun harus, kami akan minta penjelasan dari pemerintah, atas dasar apa menarik subsidi? Jangan sampai membuat masyarakat semakin sulit,” tegas Sekjen Demokrat ini.
Senada dengan Ibas, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, juga menyatakan hal yang sama.
“Sejauh ini kami tak dukung, karena seluruh dunia menikmati harga minyak dunia turun. Sekarang 77 per barel. Bagaimana harga minyak dunia turun malah menaikkan,” jelas Fadli kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/11).
Wakil Ketua DPR ini menambahkan, saat ini posisi harga minyak dunia di angka 77 per barel. Padahal APBN mengalokasikan subsidi di angka 105 per barel. Sehingga, tegas Fadli, adanya rencana menaikkan harga BBM patut disesalkan. Di negara-negara lain menikmati turunnya harga BBM tetapi justru Indonesia malah menaikkan harga BBM.
Lalu, bagaimana penjelasan dari pemerintah?
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti justru berharap Presiden Joko Widodo segera mematangkan rencana pemangkasan subsidi BBM melalui kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Susi mengaku tidak bisa terima jika anggaran sebesar Rp 300 triliun tiap tahun cuma habis menjadi asap kendaraan bermotor.
Dalam pandangannya, besarnya anggaran tersebut bisa dialokasikan dan dimanfaatkan untuk program lebih bermanfaat. Salah satunya ke sektor pendidikan dengan membangun sarana prasarana pendidikan.
“Dari Rp 300 triliun itu kalau 100 triliunnya untuk pendidikan saja, akan ada 10 UI di Indonesia, dan akan ada 10 UGM di Indonesia,” ucap Susi, Jumat (7/11/2014).
Ia mendukung penuh pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif seperti mengembangkan pendidikan di Indonesia.
“Sampai sekarang, its the same, one UI, one UGM, one ITB, jadi daripada Rp 300 triliun itu untuk BBM, mendingan untuk hal lain, pendidikan, universitas. Banyak hal yang bisa kita lakukan dari Rp 300 triliun,” tegasnya.
Selama ini, esensi pemberian subsidi tidak benar-benar dijalankan karena masyarakat kecil yang jadi sasaran subsidi justru sama sekali tidak menerima. Masyarakat kelas menengah atas menjadi konsumen BBM subsidi untuk kegiatan tidak produktif.
Realitas sekarang, meski harga BBM subsidi murah. Tetapi, nelayan harus antre untuk mendapatkannya. Bahkan nelayan pesisir di Sulawesi harus antre 60 hari, untuk mendapatkan bahan bakar. Susi merasa aneh hingga sekarang masih saja ada orang yang menentang kenaikan harga BBM subsidi. Karena, menurut dia, nelayan selama ini tidak menggunakan BBM subsidi murah karena memang tidak ada SPBU di daerah pesisir.
Susi menuding BBM subsidi selama ini justru dinikmati kapal asing besar yang beroperasi jauh di tengah laut. Mereka tidak akan mengisi bahan bakar di negara mereka sendiri.
“Kapal besar itu menikmati BBM subsidi. Mereka isi tengah laut dapat BBM subsidi. Kapal tengah laut mereka refuling enggak mungkin ke China, enggak pak. Mereka pakai BBM kita,” katanya.
“Saya bicara dengan nelayan, yang penting kepastian BBM-nya, kita lebih baik dapat alat tangkap dan lain-lain, karena kalau BBM itu bukan kita yang nikmatin,” jelasnya. (ba)