Jakarta, LiputanIslam.com — Masalah perizinan di Indonesia yang lama dan berbelit-belit, disinyalir disebabkan karena adanya pejabat-pejabat yang nakal. Hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, dalam acara Kompas 100 CEO Forum, Jakarta, Jumat (7/11/2014). Ia juga berjanji akan mengusut pejabat nakal tersebut.
Misalnya, saat berkunjung ke Sinabung, Sumatera Utara, ia menemukan masyarakat dihadapkan pada persoalan relokasi yang sudah dua tahun tidak juga selesai izinnya.
Selain itu, Jokowi juga mengaku menerima laporan sulitnya izin untuk membangun pembangkit listrik di Sumatera Selatan yang sampai enam tahun.
“Kemarin di rapat saya sampaikan, ada Menteri ESDM, ada problem di Sulawesi Selatan, dia bilang sudah selesai. Saya belum ngomong sudah selesai,” seloroh Jokowi.
“Ini masalah apa sih? Ini masalah niat, masalah kemauan mau atau tidak. Hanya itu saja. Saya tahu masalahnya, ininya, amplopnya yang tebal saya tahu,” lanjut dia.
Untuk itulah, Jokowi telah menugaskan Menteri Koordinator Perekonomian untuk menelusuri aksi pemerasan itu.
“Ini nggak boleh diteruskan, saya suruh cari. Tugas Pak Menko untuk cari-cari begini, kalau tidak bisa cari, Presidennya sendiri juga masih sanggup dicari,” imbuhnya.
Ke depan, Jokowi menyatakan pemerintah akan menerapkan pusat pelayanan “one stop service” perizinan. Di sana, semua perizinan segala bidang bisa terpusat sehingga tidak lagi diatur oleh kementerian-kementerian.
Sebelumnya, Jokowi juga mengancam akan menghentikan pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) jika pemerintah daerah (pemda) tidak memiliki sistem one stop service untuk menangani perizinan. Namun kebijakan ini baru berlaku pada 2016 dan untuk 2015 masih diberikan waktu untuk perbaikan.
“Mulai tahun depan akan kita berikan waktu setahun, setelah itu tidak ada waktu lagi. Pemda yang belum mempunyi one stop service, bisa nanti DAK dihentikan, kita setop. Ini politik anggaran, bisa saja hitungan Dana Alokasi Umum (DAU)-nya dikurangi,” kata Jokowi, di depan seluruh gubernur se-Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Istana Kepresiden, Jakarta, Selasa (4/11/2014).
Jokowi menilai, cara ini adalah cara yang cukup tepat untuk bisa men-drive agar semua pemda siap menerima one stop service untuk perizinan.
“Karena ini meski pun saya tahu di DAU ada caranya, tapi memang harus kita lakukan. Karena ini yang selalu dikeluhkan mengenai perizinan, sering banyak yang enggak siap, perizinan, di pusat, maupun di daerah,” tegasnya. (ba)