Jakarta, LiputanIslam.com–Pakar politik LIPI Ikrar Nusa Bhakti menyebut, asal mula kekisruhan di parlemen adalah UU MD3 yang memuat berbagai pasal baru yang dinilai menguntungkan Koalisi Merah Putih.
“Kalau buat saya titik tolaknya UU MD3, UU itu yang kemudian meluluh lantahkan sistem politik di Parlemen,” kata Ikrar seperti dikutip Metronews (30/10/2014).
Sistem politik di Parlemen selama ini mengemukakan asas proposionalitas, namun berdasarkan UU MD3, berganti menjadi sistem paket. Menurut Ikrar, sistem paket pada pemilihan pimpinan di DPR dan MPR, menujukkan adanya niat kurang baik yang menyebabkan kartelisasi politik di Parlemen menjadi kenyataan.
Sistem politik di Parlemen, kata Ikrar, sudah sangat liberal, monopolistik, dan hegemonistik. “Siapa yang bisa merasuk pikiran orang dan mendominasi itulah kemudian menang, ini bagi saya menjadi titik kritis dalam sistem politik kita,” kata dia.
Sebelumnya, mantan Menteri Hukum dan HAM Mohammad Andi Mattalatta juga mengkritisi UU MD3.
“Saya mensinyalir UU MD3 menjadi kisruh karena sudah ketahuan peta politiknya. Undang-undang dirumuskan setelah muncul nama-nama anggota legislatif baru,” kata Andi, seperti dikutip CNN Indonesia (27/10).
Menurut Andi, UU MD3 menjadi rentan bermuatan politik karena peta kursi parlemen di tingkat legislatif sudah tertakar. Sejatinya, kata Andi, undang-undang tersebut menjadi ranah pembahasan anggota legislatif terpilih.
“Undang-undang yang dibahas oleh DPR yang sudah terpilih dengan yang akan terpilih tentunya akan berbeda. Ini mengenai orientasi politik,” tambah Andi.
UU MD3 yang baru telah menutup peluang bagi partai pemenang pemilu untuk menempatkan wakilnya di kursi Ketua DPR. Undang-undang tersebut juga pemilihan Ketua DPR melalui mekanisme voting. Dalam kasus transisi pemerintahan kemarin, jumlah kursi partai pendukung Joko Widodo kalah banyak dari Prabowo Subianto, maka koalisi pendukung Jokowi dengan mudah dijegal masuk bursa pimpinan DPR.
Selain itu, UU MD3 memberi perlindungan ekstra kepada anggota DPR ketika berhadapan dengan hukum, utamanya kasus korupsi. Penegak hukum diharuskan meminta izin Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) jika ingin melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPR. (fa)