Jakarta, LiputanIslam.com--Gebrakan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan, sangat ditunggu publik, terutama terkait nasib Ujian Nasional (UN). UN dipandang memberatkan siswa dan rawan kecurangan, serta tidak adil. Demikian dikatakan Peneliti Bidang Monitoring Pelayanan Publik ICW, Siti Juliantari (Tari).
Tari mengatakan, publik memiliki ekspektasi yang tinggi kepada Kemendikbud untuk menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) di bidang pendidikan. PR tersebut antara lain adanya desakan untuk menghapuskan ujian nasional (UN) serta memberantas korupsi di bidang pendidikan.
Menurut Juliantari, kebijakan UN tak sesuai dengan prinsip keadilan hal ini terlihat dari seringnya kecurangan yang dilakukan dalam UN. Selain itu sekolah di Indonesia tidak memiliki standar yang sama makanya banyak sekolah yang siswanya kesulitan dalam UN, akibatnya sekolah mencari berbagai cara agar peserta didiknya lulus ujian walaupun dengan cara curang.
“Jadi sebaiknya UN dihapuskan karena hanya menyulitkan siswa. Apalagi rawan dengan kecurangan,” kata Tari, seperti dikutip Republika (30/10).
Anies sendiri telah memberikan pernyataan akan meninjau ulang UN.
“UN nanti kita akan evaluasi,” tegas Anies, seperti dikutip liputan6 (27/10).
Namun, pengamat pendidikan Darmaningtyas agak pesimis karena Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah pendukung berat UN.
“Banyak yang khawatir karena kedekatan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla maka Anies tidak akan berani melakukan moratorium UN dari perannya sebagai penentu kelulusan menjadi sarana pemetaan kualitas seperti yang dikehendaki oleh Presiden Jokowi,” ujar Darmaningtyas, seperti dikutip dari pernyataan tertulisnya, Kamis (30/10/2014).
Harapan publik yang tinggi kepada Anies terbukti dari membanjirnya SMS kepadanya. Sehari setelah diangkat menjadi menteri, Anies mendapat 3200 sms. (dw)