Oleh: Tom Saptaatmaja*
Hari ini para menteri kabinet di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo telah dilantik. Mereka semua memiliki tugas besar untuk melaksanakan janji-janji Presiden Joko Widodo semasa kampanye. Salah satu menteri yang memiliki tugas besar adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, mengingat kondisi pendidikan di Indonesia yang sangat perlu dibenahi.
Di antara masalah yang penting diperhatikan Mendikdasmen baru adalah terkait aksi kekerasan di sekolah. Berbagai aksi tawuran, bullying, bahkan pembunuhan, membuat para orang tua khawatir atas kondisi sekolah anak-anaknya.Baru-baru ini, kita dihebohkan oleh rekaman video kekerasan anak SD di Bukittinggi.
Dalam video “Kekerasan Murid SD” berdurasi 1 menit 52 detik itu tervisualisasi sejumlah anak SD baik laki-laki dan perempuan tampak memukul dan menendang satu anak SD perempuan berjilbab. Ia duduk di sudut di samping jendela dan jadi bulan-bulanan mereka.Ia terlihat pasrah dan hanya melindungi tubuh serta wajahnya dengan cara menutupnya lewat dua kepalan tangan. Celakanya lagi, mereka yang tidak ikut menghajar ikut memprovokasi agar gadis malang itu terus dihajar.
Dari Bukittinggi, kekerasan juga menjalar ke Medan, ketika siswi SD juga menjadi obyek kekerasan teman-temannya. Di Temanggung, muncul pula kasus video brutal anak SD kepada temannya. Kita ingat pula kasus tewasnya Renggo Kadafi siswa kelas 5 SDN 09 Pagi, Makasar yang diduga tewas akibat dianiaya kakak kelasnya pada bulan Mei 2014 lalu.
Kasus kekerasan terhadap anak sekolah, memang bukan hanya terjadi di negeri ini. Kita masih ingat, tahun ini hadiah Nobel Perdamaian jatuh ke tangan gadis Pakistan 17 tahun, Malala Yousafzai, dan warga India, Kailash Satyarthi, karena perjuangan mereka mempromosikan hak-hak anak.
Malala, beragama Islam, merupakan tokoh termuda sepanjang sejarah peraih Nobel. Ia mulai memperjuangkan hak bersekolah anak-anak perempuan Pakistan di wilayahnya, yang dilanda konflik. Karena perjuangannya, pada tanggal 9 Oktober 2012 ia ditembak oleh Taliban pada bagian kepala dan leher saat ia pulang dari sekolah. Selama dirawat di Birmingham, Malala tak pernah berhenti berjuang, demi memperjuangkan hak-hak anak untuk bersekolah.
Sedangkan Satyarthi, beragama Hindu telah lebih dari tiga dekade memperjuangkan nasib buruh anak-anak yang dieksploitasi tenaganya di berbagai pabrik.Akibatnya hak-hak anak untuk bersekolah dan mendapatkan perlakuan yang wajar, terabaikan.Komite Nobel mengapresiasi karya Satyarthi yang memimpin berbagai bentuk protes dan demonstrasi, dengan cara damai. Saatyarthi memang menjalankan spirit ahimsa (antikekerasan) dari Mahatma Gandhi. Sebab kekerasan yang dibalas dengan kekerasan, akan melahirkan kekerasan baru dan menjebak orang dalam spiral kekerasan.
Indonesia memang bukan Pakistan, asal Malala atau India, asal Satyarthi. Namun di negeri ini, masalah kekerasan terhadap anak dan penunaian hak pendidikan anak juga masih menjadi masalah.
Pendidikan Berbasis Uang
Ada banyak faktor munculnya kekerasan di dunia pendidikan kita. Namun, salah satu yang menjadi keprihatinan penulis adalah paradigma pengelolaan kita yang masih berbasis uang.Anggaran pendidikan kita yang menyita 20% APBN seringkali malah menjadi lahan proyek. Simak berbagai program di Kementerian Pendidikan yang ujung-ujungnya uang.Mulai ujian nasional, sertifikasi, uji kompetensi guru, sampai pengadaan buku, semua menjadi proyek. Dalam situasi ini, uang telah menjadi subyek, sehingga berbagai cara yang tidak bermartabat dan mengabaikan etikapun ditempuh, demi mendapatkan uang. Anak-anak peserta didikpun tak menjadi subyek lagi, tapi obyek, termasuk obyek kekerasan. Jangan lupa,uang atau proyek memang gampang memicu konflik dan hilangnya rasa damai.
Faktor lainnya, yang sangat berkaitan dengan paradigma proyek, adalah hilangnya keteladanan. Anak-anak kita hidup di tengah pemandangan dimana para politisi dan aparat saling jegal untuk meraih kursi jabatan, saling fitnah untuk menjatuhkan lawan, dan bahkan bentrol secara fisik. Berkali-kali kita dihebohkan oleh berita bentrokan antar- ormas, antara polisi dengan ormas anarkis, dan aksi-aksi kekerasan atas nama agama. Seolah, kekerasan menjadi budaya.
Bila kita menyimak perjuangan Malala dan Satyarthi, minimalnya ada satu poin yang bisa kita teladani. Mereka memiliki kepercayaan pada pendidikan sebagai sarana agar dunia terhindar dari kekerasan yang berkepanjangan. Artinya, justru melepaskan dunia pendidikan dari kekerasan adalah melalui pendidikan; pendidikan yang benar, tentu saja.
Paradigma pendidikan kita haruslah diubah menjadi pendidikan yang mengedepankan rasa damai dan welas asih. Para pengambil kebijakan dan pelaksananya, harus menjalani tugasnya dengan rasa welas asih, dengan penuh kasih sayang. Jangan lagi uang yang dijadikan basis.
Dan setiap anggota masyarakat pun perlu terlibat dalam gerakan pendidikan yang welas asih ini. Semua orang perlu sukarela menjadi aktivis perdamaian daripada menjadi provokator dan penebar kekerasan.Ide pendidikan yang membebaskan Paulo Freire, pendidik sekaligus sosok sosialis asal Brasil dalam Pendidikan Kaum Tertindas (Pedagogy of Oppressed, 1970), bisa dijadikan inspirasi. Bagi Freire, penindasan, jelas tidak manusiawi, sesuatu yang merendahkan kemanusiaan (dehumanisasi).
Maka upaya humanisasi atau memanusiakan kembali manusia (humanisasi) merupakan pilihan mutlak bagi siapapun yang ingin merestorasi wajah pendidikan kita yang dicoreng kekerasan. Semoga, Mendikdasmen kita mampu memimpin gerakan besar ini, demi perdamaian di bumi Nusantara. (liputanislam.com)
*kolumnis, aktivis Lintas Agama, tinggal di Surabaya