LiputanIslam.com — Akhirnya pada tanggal 20 Oktober lalu, Turki mengijinkan beberapa ratus pejuang Kurdi asal Irak (Peshmerga) untuk memasuki kota Kobane di perbatasan negara itu dengan Suriah, yang terancam jatuh ke tangan kelompok teroris ISIS dan menjadi korban kekejaman kelompok teroris itu di depan mata rakyat dan para pemimpin Turki. Tentu saja, para pemimpin itu tidak ingin dipermalukan dalam pergaulan internasional sebagai para pemimpin yang tidak berdaya. Terlebih lagi mereka tidak ingin rakyat Turki yang marah melihat pemimpin-pemimpin mereka diam melihat kekejaman ISIS di depan mata, memakzulkan mereka.
Namun ijin bagi para pejuang Kurdi Irak itu pun harus melalui tarik ulur yang sangat keras. Salah satunya melibatkan Amerika yang berusaha keras membujuk Turki untuk bergabung dengan koalisi yang dipimpinnya, memerangi ISIS sekaligus mengembalikan kedudukan strategis Amerika di Irak yang tersingkir setelah pasukannya hengkang dari negara itu. Intervensi Amerika melawan ISIS juga memungkinkan Amerika mengubah jalannya perang di Suriah yang semakin tidak menguntungkan Amerika, Turki dan sekutu-sekutunya, setelah pasukan pemerintah Bashar al Assad, dengan dukungan Hizbollah, Iran, Irak dan Rusia, berhasil mengalahkan para pemberontak.
Dan tindakan terakhir Turki sebelum mengijinkan pejuang Kurdi itu membantu saudara-saudara mereka di kota Kobane yang terancam menjadi korban pembantaian ISIS, selain menumpas aksi-aksi demonstrasi orang-orang Kurdi adalah membom para pejuang Kurdi Turki.
Kegamangan Turki menghadapi perkembangan ISIS di Suriah yang berbatasan langsung dengan Turki, hingga Irak tentunya bertolak belakang dengan wawasan, atau cara pandang Turki, terhadap konstalasi politik di kawasan. Hingga tiga tahun yang lalu Turki adalah negara yang sangat percaya diri untuk menjadi “pemain utama” perpolitikan di kawasan Timur Tengah. Stabilitas politik serta pertumbuhan ekonomi yang pesat selama hampir 10 tahun kepemimpinannya, membuat Perdana Menteri Recep Erdogan untuk berfikir lebih jauh lagi, yaitu mengembalikan kejayaan Turki sebagai negara yang memiliki sejarah panjang negara terkuat di kawasan.
Cara pandang seperti itulah yang membuat Menlu Davutoglu pada tahun 2010 mengatakan bahwa “tidak ada selembar daun yang jatuh di Timur Tengah, kecuali atas sepengetahuan kami.” Ditambah dukungan “negara gudang uang” Qatar, Turki pun memulai petualangannya untuk menjadi negara paling berpengaruh di Timur Tengah dan bahkan di antara negara-negara Islam di dunia, dengan mendukung gerakan Ikhwanul Muslim dan beberapa kelompok Sunni lain di Timur Tengah.
Dengan dukungan Turki dan Qatar itulah, beberapa negara Arab dan Afrika Utara pun jatuh ke bawah pengaruh Ikhwanul Muslimin. Seiring munculnya gerakan Arab Springs pada akhir tahun 2010, Tunisia, Mesir, dan Libya pun jatuh ke tangan Ikhwanul Muslimin, dan karena itu juga, ke tangan Turki. Turki pun semakin bersemangat untuk mewujudkan ambisinya setelah melihat gerakan Arab Spring itu juga melanda Suriah tahun 2011, negara tetangga yang oleh Erdogan dianggap sebagai penghalang ambisinya. Dukungan serius pun diberikan Turki kepada para pemberontak Suriah dari faksi Ikhwanul Muslimin.
Namun kegembiraan Turki tidak bertahan lama. Setelah petualangannya di Suriah mengalami kebuntuan dengan tetap bertahannya Bashar al Assad, sekutu paling kuat Turki, yaitu pemerintahan Ikhawnul Muslimin Mohammad Moersi di Mesir pun tumbang di tangan militer tahun 2013. Itulah sebabnya, Turki tidak bisa lagi terlalu mengandalkan faksi Ikhwanul Muslimin dalam pemberontakan Suriah dan mengalihkan sebagian dukungannya kepada kelompok-kelompok militan, termasuk ISIS.
“Saat itu, Turki masih memiliki kepercayaan diri bahwa mereka mampu mengendalikan para ekstremis dan teroris itu,” kata seorang diplomat dalam sebuah laporan situs berita independen The Daily Beast.
Dengan dukungan Turki itulah, ISIS leluasa mendapatkan suplai senjata, manusia dan barang-barang kebutuhan mereka melalui Turki. Tidak hanya itu, mereka juga bisa leluasa menjual minyak rampasan mereka di Suriah dan Irak ke pasar gelap di Turki.
Namun, seiring berjalannya waktu, para teroris itu semakin sulit dikendalikan. Media-media massa Turki melaporkan beberapa pemimpin ISIS yang mengancam akan melakukan serangan di wilayah Turki. Dengan jumlah anggota kelompok itu yang mencapai 1.000 orang lebih yang berasal dari Turki, serangan-serangan maut ISIS sama sekali tidak bias diabaikan Turki. Padahal Turki sendiri masih belum bisa menjinakkan perlawanan bersenjata kelompok Kurdi Turki yang selama ini telah menewaskan puluhan ribu orang. Bertambahnya ISIS sebagai musuh yang harus diperangi di wilayah Turki, akan membuat Turki berubah menjadi medan perang, dan status nama besar Erdogan pun hancur ke tingkat yang sama dengan Saddam Hussein dan Khadaffi.
Di sisi lain, Turki juga dilanda kebingungan terkait dengan kelompok pemberontak Kurdi Turki (Kurdistan Workers’ Party/PKK) yang memainkan peran signifikan dalam memerangi kelompok ISIS di Suriah dan Irak utara. Turki beranggapan koalisi internasional melawan ISIS bisa memberikan keuntungan bagi PKK, terutama mengalirnya senjata-senjata canggih dari Negara-negara barat ke tangan PKK.
Bagaimana pun, pilihan yang dihadapi Recep Erdogan hanya 2 pilihan yang sama-sama pahit, ikut koalisi internasional pimpinan AS dan menghadapi resiko serangan-serangan terror di dalam negeri yang dilakukan ISIS, atau diam membisu dan menjadikannya sebagai pemimpin “idiot” di kawasan Timur Tengah, sangat jauh dari bayangan Erdogan. Maka mengijinkan beberapa ratus pejuang Peshmerga masuk ke kota Kobane dari perbatasan Turki menjadi pilihan paling tepat bagi Turki.(ca)