Beijing, LiputanIslam.com — Pemerintah Cina menjatuhan sanksi tegas terhadap 17 orang pejabat yang terkait dengan bentrokan berdarah di Kunming, 14 Oktober lalu. Demikian BBC News melaporkan, Jumat (24/10).
Dalam peristiwa itu sebanyak 8 orang tewas, termasuk 6 pekerja konstruksi, tewas setelah bentrok dengan warga Desa Fuyou di luar kota Kunming, provinsi Yunnan. Selain itu sebanyaka 18 orang mengalami luka-luka. Warga marah setelah para pekerja konstruksi perusahaan pengembang menyerobot tanah mereka.
Seorang dari pejabat itu telah ditangkap dan ditahan, sementara 16 lainnya hanya menjalani pemeriksaan dan menunggu sanksi yang akan dijatuhkan.
Pejabat yang ditangkap itu adalah Kepala Desa yang oleh media Cina disebut-sebut telah menerima suap.
Selama beberapa tahun terakhir telah terjadi bentrokan antara penduduk lokal dengan pengembang yang mendapatkan kontrak pembangunan pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan pertumbuhan ekonomi Cina kurang diimbangi dengan penegakan hukum, khususnya hukum pertanahan. Demikian BBC menyebutkan.
Seluruh tanah di Cina adalah milik negara dan para pejabat biasanya dengan sewenang-wenang dan demi mendapatkan imbalan tertentu dari pengembang, mengalihkan status pengelolaan sebidang tanah tanpa mempedulikan warga yang telah menempati atau mengolah tanah itu bertahun-tahun.
Kantor berita Xinhua melaporkan bahwa setelah peristiwa tragis itu, pemerintah melakukan penyelidikan mendalam dan menemukan sejumlah pelanggaran oleh para pejabat lokal yang terlibat dalam proyek pengembangan Pan-Asia Trade and Logistics Centre.
Warga menyebutkan mereka hanya mendapatkan kompensasi yang tidak sesuai kesepakatan. Selain itu mereka juga menuduh pengembang tidak bisa menunjukkan surat otoritasi dari pemerintah untuk melakukan pekerjaan pengembangan di wilayah warga.(ca)