Melbourne, LiputanIslam.com — Seorang anggota parlemen Australia menyurati Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC) untuk memeriksa Perdana Menteri Tony Abbott atas tindakan kejahatan terhadap para pencari suaka.
Andrew Wilkie, anggota parlemen dari unsur independen, mengatakan bahwa ia menginginkan ICC untuk melakukan penyelidikan atas kebijakan imigrasi yang disebutnya sebagai “menimbulkan penderitaan besar” itu. Demikian laporan BBC News, Rabu (22/10).
Wilkie menyebut beberapa praktik pelanggaran dalam kebijakan imigrasi Australia terhadap para imigran, seperti penahanan paksa, deportasi paksa, serta kondisi tempat-tempat penahanan yang tidak layak.
Tuduhan ini pun mendapat sanggahan Menteri Imigrasi Scott Morrison.
“Koalisi pemerintahan ini tidak akan terintimindasi oleh seruan-seruan penarik perhatian untuk mengembalikan kebijakan-kebijakan masa lalu yang telah gagal dan menimbulkan biaya yang tidak terhingga, kekacauan dan tragedi di perbatasan kita,” katanya kepada kantor berita AAP.
Setelah menduduki jabatan pemerintahan, Tony Abbott menerapkan kebijakan lebih keras terhadap para pencari suaka yang datang ke Australia dengan menggunakan perahu-perahu. Mereka yang tertangkap, ditahan di kamp penampungan di Papua Nugini dan Nauru, dalam konsidi yang mendapat kritikan tajam para aktifis HAM. Selanjutnya, setelah mereka mendapatkan status “pengungsi”, mereka ditempatkan di Papua Nugini atau Kamboja, bukan Australia.
Dalam beberapa bulan terakhir, kapal-kapal pengawal perbatasan Australia juga ditugaskan untuk mengejar perahu-perahu imigran, dan kemudian memaksa mereka balik arah menuju Indonesia atau Sri Lanka.
Kebijakan ini telah mendapatkan kecaman para aktifis pembela HAM hingga PBB yang menganggap Australia telah melanggar konvensi internasional tentang pengungsi dan imigrasi. Namun Autralia berdalih, kebijakannya itu ditujukan untuk mengurangi angka kematian imigran yang menuju Australia dan berkukuh bahwa kebijakannya itu telah berhasil.
Wilkie dan pengacara HAM Greg Barns mengatakan bahwa tindakan-tindakan pemerintahan Abbott itu sebagai “kriminal”, melanggar hukum internasional yang menjadi domainnya ICC.
“Dampak dari kebijakan suaka itu adalah bahwa orang-orang, wanita dan anak-anak ditempatkan paksa dan kemudian, kemudian harus menjalani penahanan yang sewenang-wenang dan terkadang berupa penahanan yang tidak mengenal batas wakt,” tulis Wilkie kepada ICC.
Menurut Wilkie, banyak di antara korban kebijakan itu yang mengalami luka fisik yang serius hingga sakit mental.
Namun masih belum jelas, apakah ICC akan menindaklanjuti laporan itu dengan menggelar penyelidikan.(ca)