Jakarta, LiputanIslam.com–Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, akhirnya menentukan sikapnya atas opsi yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rangkap jabatan. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Jokowi mensyaratkan menteri asal parpol harus melepas jabatan struktural di partainya. Muhaimin menyatakan lebih memilih menjadi ketua umum partai daripada menjabat sebagai menteri.
Hal tersebut dia sampaikan melalui kicauannya di media sosial Twitter, Selasa (21/10/2014).
“Kayaknya aku lebih memilih konsentrasi jadi ketua umum PKB, krna memang lebih baik tdk merangkap dg jabatan menteri.. Mohon dukungan,” tulis pria yang akrab disapa Cak Imin, dalam akun Twitternya, @MuhaiminIskndr.
Kicauan Cak Imin seperti menepis kabar seputar kans dirinya untuk mengisi kursi menteri pada kabinet Jokowi-JK. Cak Imin disebut-sebut akan mengisi pos menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat (menko kesra).
Sejak Selasa siang, sejumlah orang datang menemui Jokowi. Pertemuan itu diduga terkait pengumuman calon menteri. Mereka yang datang antara lain politisi Partai Hanura, Yuddy Chrisnandi; Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar; politisi PDI-P, Aria Bima; Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara; mantan Kepala Badan Intelijen Negara, AM Hendropriyono; cendekiawan Muslim, Komaruddin Hidayat; dan mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Chairul Tanjung.
Cak Imin sejak dua bulan yang lalu telah mengungkapkan ketidaksetujuannya atas syarat dari Jokowi itu. Dia meyakini, kader partai, khususnya PKB, bisa tetap berkarier dengan baik di pemerintahan, meskipun juga memegang jabatan struktural di parpolnya.
“Soal jabatan formal itu bisa tetap jadi jabatan, tetapi tidak perlu aktif,” kata Cak Imin di Jakarta, Rabu (17/8/2014), seperti dikutip Kompas. (dw)