Jakarta, LiputanIslam.com— Romahurmuziy, akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan dalam Muktamar ke VIII yang digelar di Jawa Timur. Ia menjadi ketum partai dengan usia termuda di antara ketum parpol lain yang ada di Indonesia.
Romi lahir di Sleman, Yogyakarta, pada tanggal 10 September 1974. Ia merupakan putra dari KH Prof. Dr. M. Tolchah Mansoer, SH, pendiri IPNU.
Muktamar ke VIII PPP yang digelar di Hotel Empire Palace, Jalan Blauran, Surabaya, tak lepas dari konflik internal. Suryadharma Ali menilai Muktamar kubu Romi Cs ilegal dan inkonstitusinal. Namun demikian, Muktamar tetap digelar.
“Pak Suryadharma selaku Ketua Umum demisioner kami tunggu kehadirannya untuk menutup Muktamar. Karena beliau dulu dipilih di Muktamar, maka harus ditutup di Muktamar juga,” ujar Romi dalam sambutannya setelah terpilih menjadi Ketum pada Muktamar yang dihadiri oleh 844 kader dari 26 DPW PPP.
Ia mengakui bahwa dalam enam bulan terakhir PPP mengalami guncangan politik yang keras. Guncangan ini membuat PPP menjadi terbelah. Namun Romi sempat mengeluarkan pernyataan bahwa perbedaan merupakan salah satu cara untuk menjadi terkenal.
“Tapi saya rasa guncangan ini juga membuat kita menjadi beda. Karena kalau mau terkenal maka berbedalah,” kata Romi, seperti dilansir Detik, (16/102014).
Mbah Moen: Muktamar Romi dan Suryadharma Ali Tidak Sah
Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimoen Zubair atau yang biasa disapa Mbah Moen menyatakan bahwa Muktamar yang digelar Suryadharma Ali maupun Romahurmuziy, tidak sah.
Seorang loyalis Suryadharma, Vernita Darwis menyatakan keterpilihan Romi itu tidak menghormati petuah Mbah Moen. Lalu bagaimana tanggapan Romi?
“Saya sudah lama kenal Mbah Moen dan sering bertemu beliau. Saya rasa pernyataan itu bukan murni dinyatakan oleh Mbah Moen. Beliau sangat mengerti konstitusi partai sehingga tak mungkin berkata demikian,” Suharso, anggota Dewan Formatur PPP.
Dia menjelaskan bahwa dalam AD/ART PPP tertulis bahwa penyelenggaraan Muktamar akan sah setelah dihadiri 2/3 pemilik suara. Dengan kehadiran 26 dari 33 DPW atau 844 dari 1.112 fungsionaris maka itu sudah kuorum.
“Selain itu dalam AD/ART juga dijelaskan bahwa tugas Majelis Syariah hanyalah memberikan fatwa yang berkaitan dengan keagamaan saja. Justru kami ingin mengembalikan agen-agen partai kepada fungsi dan tugasnya,” papar Suharso.
Sementara itu kegiatan Muktamar partai merupakan kegiatan organisasi, bukan keagamaan. Oleh karena itu pendapat Mbah Moen mengenai Muktamar tak bisa dilaksanakan demi konstitusi partai.
“Tentu kami sangat menghormati Mbah Moen, dan sebenarnya inilah Muktamar yang dikehendaki Mbah Moen karena dihadiri oleh banyak kader dan sebelum pelantikan Presiden/Wakil Presiden,” pungkas Suharso. (ba)