Oleh: Fransisca Ayu Kumalasari*
Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Jokowi-JK, akan berlangsung kurang dari sepekan lagi. Hingga hari ini, Jokowi belum mengumumkan siapa saja yang akan menjadi pembantunya dalam menjalankan pemerintahan 2014-2019. Pernyataan terakhir dari mantan Gubernur DKI Jakarta ini, jumlah kementerian yang sudah diseleksi adalah 33 kursi, terdiri dari 18 profesional murni, 15 profesional parpol. Komposisi ini agak meleset dari janji kampanye, bahwa ia akan membentuk kabinet yang lebih ramping dibanding struktur Kabinet Indonesia Bersatu II pemerintahaan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (2009-2014).
Jokowi-JK nampaknya tak bisa mengelak dari realitas politik. Sistem pemerintahan kita bukanlah sistem politik presidensial murni yang mengaminkan prinsip zero-sum, winner takes-all, di mana presiden yang berasal dari partai pemenang pemilu memiliki kewenangan tunggal atau prerogatif menyusun dan mengakomodasi struktur dan isi pemerintahan menurut selera dan kepentingan politiknya. Jokowi-JK berada di kondisi sebaliknya, di mana konstelasi peta perolehan kursi partai di parlemen akan ikut menentukan arah mata angin penyusunan struktur kabinet.
Selain itu, mahalnya ongkos secara politis maupun ekonomi ketika harus melakukan restrukturisasi birokrasi kementerian secara besar-besaran, juga menjadi pertimbangan tersendiri. Padahal di sisi lain, pemerintahan Jokowi-JK nyaris tidak memiliki kemewahan waktu untuk beradaptasi karena dituntut harus tancap gas alias segera bekerja cepat pasca-dilantik 20 Oktober untuk menyukseskan program-program utamanya, seperti mengamankan anggaran negara dari konstraksi beban subsidi energi, menjalankan program Kartu Indonesia Sehat terhadap 100 juta penduduk, maupun program Kartu Indonesia Pintar bagi 11 juta siswa miskin di tanah air.
Walaupun demikian, untuk mengimbanginya, Jokowi-JK melakukan reduksi besar-besaran terhadap porsi kursi wakil menteri (wamen) yakni dari 17 wamen pada masa SBY menjadi cuma tersisa 1 wamen yakni untuk kursi Menteri Luar Negeri. Sebagaimana sudah menjadi rahasia umum, alokasi kursi wamen selama ini merupakan bagian dari konsekuensi politis dari corak presidensial-multipartai, di mana kekuatan parpol menjadi pertimbangan yang cukup signifikan di dalam proses pembuatan komposisi kabinet pemerintahan, sehingga untuk menjamin azas profesionalisme sebagai jalan tengahnya, diadopsilah kursi wamen. Sayangnya, karena pertimbangan perimbangan politis tadi, keberadaan kursi wamen lebih merepresentasikan kebutuhan politik partai dan status quo kekuasaan yang berimplikasi pada bias-birokrasi dan ketidakefektifan kinerja kementerian.
Roh profesionalisme
Penekanan figur profesional (profesional non-partisan dan profesional partisan) dalam tubuh kabinet Jokowi-JK tentu dimaknai bukan sekadar parafrase politis, tetapi bagian dari upaya mengambil jalan tengah, antara janji dengan realitas politik. Dengan kata lain, Jokowi berusaha menerapkan strategi politik akomodasi untuk membuka ruang bagi lahirnya struktur dan personal kabinet yang secara fungsional memiliki dua topangan kaki utama, yakni kekuatan ekspertisme dan kekuatan politik. Ini diharapkan dapat membantu Jokowi-JK membangun kohesifitas kerja pemerintahan terutama di dalam proses pengambilan keputusan-keputusan yang membutuhkan dukungan politik dari kaki parlemen.
Untuk menjaga harapan rakyat terhadap kredibilitas kabinet, maka figur-figur calon menteri yang berkriteria bersih, berintegritas, kompeten dan nir-pragmatis harus menjadi filter utama penyeleksian. Untuk menemukannya, Jokowi perlu mempertajam daya endus terhadap rekam jejak kandidat menteri, terutama dari kalangan profesional partai. Jokowi harus menyediakan banyak referensi, mata dan telinga untuk mengenali dan menilai kalangan figur-figur partai yang memiliki nilai, prinsip, komitmen dan prestasi bekerja bagi kepentingan bangsa. Bagaimanapun, mencari orang-orang partai yang memiliki integritas dan komitmen pengabdian tinggi kepada negara saat ini tidak mudah. Salah memilih, akan jadi bumerang bagi Jokowi-JK untuk lima tahun ke depan.
Dalam ilmu kepartaian politik, secara umum dikenal dua tipe figur aktivis di partai (Hershey, 2005). Tipe pertama, aktivis partai profesional yakni pekerja partai yang sangat loyal terhadap kepentingan partai dengan gaya kerja yang pragmatis. Politisi seperti ini selalu siap pasang badan membela partainya, benar maupun salah. Tipe kedua, aktivis amateur, yakni pekerja partai yang mendasari kerjanya pada isu, orientasi nilai tertentu dan menjadikan aktifitas partai hanyalah salah satu alat mencapai tujuan politiknya. Tipe ini dipandang memiliki peluang lebih besar untuk menciptakan ideologi progresif dan arus perubahan baik di internal partai maupun dalam sistem politik karena minim dari konflik kepentingan.
Jokowi-JK hendaknya lebih memprioritaskan aktivis politik amateur dalam seleksi formatur kabinetnya, karena aktivis jenis ini gampang diajak bekerja sama memperjuangkan idealisme gagasan dan visi bersama. Mereka lebih memiliki independensi dan keberanian untuk menjalankan tanggung jawabnya, tanpa dikekang oleh pragmatisme partai dan benturan kepentingan.(LiputanIslam.com)
*pengamat politik, alumnus Fakultas Hukum UGM