Jakarta, LiputanIslam.com — Akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan, bahwa presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tidak memiliki rekening di luar negeri seperti yang dituduhkan. Disebutkan, KPK telah melakukan penelusuran di bank luar negeri.
“Terkait rekening, ada pengaduan rekening. Tidak ada satu pun rekening di luar negeri atas nama Jokowi,” kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di Jakarta, Selasa (14/10/2014).
Tim aset KPK juga telah menghubungi Pusat Pelaporan dan Analisisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal dugaan tersebut.
“PPATK tidak bisa mem-follow up ke luar negeri karena tidak ada kasusnya. Jadi untuk rekening, clear juga,” ujarnya.
Sedangkan terkait kasus korupsi bus TransJakarta, menurut Adnan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya terhadap Kejaksaan Agung untuk mengungkap lebih lanjut Walaupun tidak terlibat langsung, KPK akan turut mengawasi agar proses pengungkapan kasus yang menyeret Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono itu bisa tuntas.
“Akan ada rencana itu (supervisi). Tapi jangan berangkat dari apriori dulu,” terangnya.
KPK, lanjut Adnan, telah menelusuri kasus korupsi bus TransJakarta. “Mengenai kasus TransJakarta, busway kami sudah masuk ke dalam. Ketika KPK bekerja, kemudian Kejaksaan Agung menetapkan Udar sebagai tersangka. Seperti biasa, perjanjian kami dengan Kejaksaan dan Polri, ketika ada yang masuk maka KPK berhenti. Maka selebihnya, bagaimana selanjutnya silakan tanya Kejaksaan Agung,” jelas Adnan.
Isu tersebut berhembus saat Rachmawati Soekarnoputri melaporkan Jokowi atas dugaan korupsi TransJakarta dan kepemilikian rekening di luar negeri kepada pimpinan DPR. Ia juga menuding bahwa Jokowi dibelit banyak permasalahan hukum. Namun, tak ada lembaga berwenang yang menindaklanjuti kasus-kasus tersebut sampai hari ini.
“Presiden terpilih versi KPU (Jokowi) banyak membawa masalah-masalah hukum. Tetapi laporannya dan yang tahu kasus hukumnya Jokowi tidak ditindaklanjuti baik KPK dan Kejaksaan Agung,” kata Rachmawati, Kamis (9/10/2014) seperti dilansir Merdeka.
Menurutnya KPK memegang bukti-bukti lima kasus korupsi Jokowi itu. Demikian juga Kejaksaan Agung yang tak mengusut tuntas kasus bus TransJakarta.
“KPK ada empat sampai lima kasus waktu jadi Walikota di Solo dan rekening di luar negeri. Ada kasus bus Transjakarta di Kejaksaan Agung juga yang harus digelar,” jelasnya. (ba)