Jakarta, LiputanIslam.com–Mulai tanggal 9 Oktober 2014 pukul 00.00, Aburizal Bakrie (ARB) dianggap tidak sah lagi sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Hal ini disampaikan eksponen Tri Karya Golkar. Dalam jumpa persnya Kamis (10/10), Ketua Koordinator Eksponen Ormas Tri Karya Golkar Zainal Bintang mengatakan, hal tersebut didasarkan pada Anggaran Dasar Partai Golkar yang menyebut bahwa kepengurusan DPP Partai Golkar berakhir setiap lima tahun sekali.
“Berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan, maka kedudukan sudah tidak legitimate lagi. Maka dari itu, seluruh kebijakan yang dibuat DPP Partai Golkar hasil Munas VIII sesudah tanggal dan jam tersebut dinyatakan batal demi hukum,” ujar Zainal seperti dikutip Kompas.
Jumpa pers tersebut antara lain juga dihadiri oleh pendiri Partai Golkar, Suhardiman; Rosdinal Salim (Poros Muda Golkar); Max Telusalawane (Presidium Soksi); Laurence Siburian (Ketua Depinas Soksi); Syamsul Hidayat (Wasekjen Kosgoro); Pajrin Shihab (Wasekjen DPD Partai Golkar Kepulauan Riau); dan Agus Surya (MKGR).
Tanggapan Lalu Mara
Pernyataan Zainal ini dicibir Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Lalu Mara Satriawangsa.
“Mereka itu hanya mencari perhatian karena tidak diperhatikan. Yang punya suara di Golkar kan DPD I dan DPD II, bukan mereka (Eksponen Tri Karya dan Poros Muda),” ujar Lalu Mara, seperti dikutip Kompas.
Mara menyebutkan, kepengurusan Aburizal saat ini masih sah. Dia pun meminta agar para penentang Aburizal itu melihat kembali dokumen surat keputusan masa bakti kepengurusan DPP Partai Golkar yang menyebutkan kepengurusan mulai 2009-2015.
Jika Ical Tersingkir, Golkar Akan Gabung ke KIH
Sementara itu, pengamat politik Emrus Sihombing memprediksi, arah politik Partai Golkar akan berubah jika terpilih ketua umum baru pengganti Aburizal Bakrie. Menurut Emrus, jika ketum baru bukan Aburizal, Golkar akan merapat ke koalisi Joko Widodo-Jusuf kalla.
“Partai Golkar, tanpa Ical (Aburuzal Bakrie), sudah pasti akan mendukung pemerintahan Jokowi-JK,” ujar Emrus, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/10/2014).
Menurut Emrus, secara tidak langsung kader Partai Golkar memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung salah satu kader seniornya, yaitu Jusuf Kalla, yang saat ini terpilih menjadi wakil presiden mendampingi presiden terpilih Joko Widodo. (dw)