Washington DC, LiputanIslam.com — Twitter menuntut pemerintah AS karena masalah undang-undang pengawasan atau mata-mata.
Sebagaimana dilaporkan BBC News, Rabu (8/10), di bawah undang-undang saat ini Twitter tidak dapat membuka sejumlah informasi tentang permintaan pemerintah atas data-data pengguna Twitter terkait dengan masalah keamanan nasional.
Twitter menganggap hal ini telah melanggar hak kebebasan berbicara (right to free speech) sebagaimana dijamin dalam Amandemen Pertama Konstitusi AS.
Twitter menyebutkan bahwa upayanya membawa kasus ini ke pengadilan adalah untuk memaksa pemerintah untuk lebih transparan tentang permintaan data personal pengguna Twitter.
“Adalah kayakinan kami bahwa kami berkewajiban, di bawah Amandemen Pertama Konstitusi, untuk menanggapi perhatian para pengguna kami dan terhadap pernyataan pemerintah AS, dengan menyediakan informasi tentang cakupan pengamatan (mata-mata) pemerintah,” tulis pengacara Twitter, Ben Lee, dalam sebuah blog.
Hari Selasa (7/10), Twitter mengajukan tuntutan terhadap Kejaksaan dan Kepolisian Federal di sebuah pengadilan Kalifornia utara.
Pada bulan April, Twitter mengirimkan Laporan Transparansi kepada pemerintah untuk dipublikasikan. Namun para pajabat sejauh ini menolak permintaan Twitter untuk membagikan laporan itu secara penuh ke publik.
Dalam laporan tersebut tercantum informasi-informasi spesifik tentang sifat dan jumlah dari permintaan informasi tentang pengguna oleh pemerintah terkait dengan masalah keamanan nasional.
“Pemerintah AS melakukan banyak, namun tidak lengkap, pidato tentang cakupan kegiatan mata-mata bagi keamanan nasional berkaitan dengan provider-provider komunikasi, sementara pada saat yang sama melarang provider-provider informasi seperti Twitter untuk menyediakan perspektif mereka sendiri yang terinformasi sebagai resep-resep yang potensial bagi berbagai macam permintaan yang terkait dengan keamanan,” tulis Twitter.
Meskipun Twitter menerima lebih sedikit permintaan informasi dibandingkan perusahaan-perusahaan raksasa teknologi informasi lainnya seperti Google, ACLU (American Civil Liberties Union) menyebutkan langkah Twitter itu akan mendorong tuntutan yang sama dari perusahaan-perusahaan teknologi informasi lainnya.
“Perusahaan-perusahaan teknologi informasi berkewajiban untuk melindungi informasi-informasi sensitif pelanggan mereka atas tindakan pengawasan pemerintah, dan untuk bersikap jujur dengan konsumen mereka tentang bagaimana informasis tentang mereka digunakan dan dibagikan,” kata Jameel Jaffer, Deputy Legal Director dari ACLU.
Beberapa perusahaan teknologi informasi seperti Microsoft, Google, Facebook dan Dropbox, telah berusaha menentang penggunaan data-data pengguna mereka oleh pemerintah. Sebagian lainnya seperti Apple, melakukan langkah pengamanan dengan melakukan enkripsi atas data-data pengguna mereka sehingga tidak bisa dibuka oleh aparat pemerintah.(ca)