Jakarta, LiputanIslam.com — Besarnya anggaran subsidi listrik yang dibebankan dalam APBN menuai kritik dari wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla (JK). Menurutnya, dana sebanyak itu cukup untuk membangun pembangkit listrik 10.000 megawatt.
“Dulu waktu saya (jadi) wapres, subsidi listrik hanya Rp 40 triliun, sekarang Rp 100 triliun, banyak sekali. Dana sebanyak itu cukup untuk bangun pembangkit listrik 10.000 MW,” ungkap JK di Jakarta Convention Centre, Jakarta, Kamis (2/10/2014), seperti dilansir Detikcom.
Ke depannya, pemerintah baru akan memprioritaskan pembangunan pembangkit listrik tanaga uap (PLTU) sebanyak 25.000 MW per 3 tahun, sehingga tidak ada lagi penggunaan pembangkit diesel (BBM).
“Kita cari yang cepat dari Tiongkok, pembangkit mereka cepat dan murah, memang ada yang salah dari Tiongkok? Kita minta kualitasnya yang asli jangan yang KW-4. Bisa juga kan gear-gear mesinnya diganti dengan buatan Amerika, nggak ada masalah, yang penting cepat karena kita harus bangun banyak pembangkit listrik banyak kalau mau selamat,” ungkapnya.
JK menceritakan, waktu memutuskan program pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW tahap I, ia cukup bicara 10 menit dengan Presiden Tiongkok saat itu.
“Kita mau bangun listrik saat itu nggak ada uang, makanya saya datang ke Presiden Tiongkok bicara cuma 10 menit keluar pinjaman US$ 10 miliar, yang penting proyek itu ada garansi dari pemerintah. Kekuatan pemerintah itu ada di tandatangan,” ujarnya.
“Apalagi saat 10.000 MW tersebut, kalau kita pakai produk Tiongkok kalau rusak kita nggak perlu bayar, mereka harus ganti kerusakan mesinnya. Kalau kita pakai dari yang lain kita tetap harus bayar kalau rusak,” jelas JK.
Meski JK menilai bahwa mesin buatan Tiongkok murah dan tanpa masalah, namun realitas di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Seperti diketahui bersama, Bus Transjakarta dari Tiongkok dan bermerek Yutong selalu saja ditimpa petaka. Mulai dari sekedar mogok, patah hingga terbakar. Selama tahun 2014 saja, sudah ada 8 bus yang terbakar. (Baca: Ini Daftar Bus Transjakarta yang Terbakar)
JK Kritik Dahlan Iskan
JK juga mengkritik kebijakan PT PLN (Persero) yang menyewa banyak mesin diesel (genset) pada 3-5 tahun yang lalu. Menurutnya, keputusan itu fatal.
“Kesalahan PLN 3-5 tahun lalu adalah menyewa banyak diesel 7.000-8.000 MW totalnya, itu kesalahan sangat fatal,” ujar JK.
Pada masa itu, PLN dipimpin oleh Dahlan Iskan sebagai Direktur Utama. Dahlan menjabat sebagai Dirut PLN pada 2009-2011, sebelum akhirnya ditunjuk sebagai Menteri BUMN. JK mengatakan, keputusan sewa genset tersebut karena alasan proyek pembangkit listrik 10.000 megawatt (MW) banyak yang telat.
“Kalau telat permasalahannya kenapa? Uang negara yang kau pakai buat sewa genset itu besar, kenapa tidak gunakan uang itu untuk percepat penyelesaian proyek 10.000 MW itu,” ungkap JK.
Namun menurut Dahlan, sejak tanggal 23 Desember 2009 ketika ia diangkat menjadi Dirut PLN, krisis listrik Indonesia sedang sangat parah. Langkah jangka pendek yang diambil adalah mendatangkan ribuan genset dengan cara disewa. Karena hanya dengan genset, krisis listrik Indonesia bisa dengan cepat teratasi. Sedangkan langkah jangka panjang Dahlan adalah mempercepat pembangunan PLTU, PLTG, PLTP, PLTA, PLTS dan sumber energi listrik lainnya. (ph)