Stockholm, LiputanIslam.com — Swedia mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Demikian pernyataan Perdana Menteri Stefan Lofven dalam pidato pelantikannya sebagai perdana menteri di depan parlemen, Jumat (3/10).
Sebagaimana dilaporkan BBC News, ini adalah pengakuan pertama dari negara “anggota senior” Uni Eropa kepada Palestina.
“Konflik antara Israel dan Palestina hanya bisa diselesaikan dengan “solusi 2 negara”,” kata Stefan Lofven dalam pidatonya.
“Hal ini harus dinegosiasikan berdasarkan hukum internasional,” tambahnya.
Bulan lalu pemerintahan “aliasi tengah-kanan” pimpinan Fredrik Reinfeldt yang telah berkuasa selama 8 tahun, tumbang, setelah mendapatkan mosi tidak percaya parlemen. Hal ini memberi kesempatan Loften dari partai Social Democrats untuk membentuk pemerintahan koalisi baru yang berisi partai-partai “kiri”, termasuk Partai Hijau.
“Sebuah solusi 2 negara membutuhkan saling pengakuan dan sebuah niat bagi terbentuknya perdamaian. Karena itulah maka Swedia mengakui negara Palestina,” kata Lofven.
Swedia bergabung dengan lebih dari 130 negara lain yang telah mengakui kedaulatan negara Palestina.
Sebagian besar dari 28 anggota Uni Eropa menahan untuk mengakui kedaulatan Palestina dan beberapa negara yang telah mengakui Palestina, melakukannya sebelum bergabung dengan Uni Eropa, yaitu Hungaria, Polandia dan Slovakia.
Beberapa koresponden menyebutkan langkah tersebut kemungkinan akan mendapat kecaman keras dari Israel dan AS yang menyebut negara Palestina harus dihasilkan melalui negosiasi.
Pada tahun 1988 pemimpin Palestina Yasser Arafat secara unilateral mendeklarasikan negara Palestina di wilayah-wilayah sebelum pendudukan Israel tahun 1967 yang meliputi Tepi Barat, Jerussalem, dan Jalur Gaza. Deklarasi ini mendapat dukungan negara-negara Arab, komunis dan negara-negara Non-Block termasuk negara-negara Amerika Latin.
Dalam Perjanjian Oslo tahun 1993 antara PLO dan Israel disebutkan tentang saling pengakuan kedaulatan kedua negara. Namun hingga 2 dekade kemudian perjanjian ini tidak membuahkan hasil nyata.
Pada tahun 2012 Sidang Umum PBB meningkatkan status keanggotaan Palestina menjadi “negara pengamat bukan anggota”, sebuah kenaikan tingkat menjadi “negara”.(ca)