New York, LiputanIslam.com – Delegasi Palestina di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) meminta kepada lembaga ini supaya menentukan tenggat waktu paling lambat November 2016 bagi Israel supaya menarik pasukannya dari wilayah Palestina yang mereka duduki sejak 1967, termasuk kota Baitul Maqdis (Jerussalem).
Menurut laporan Associated Press, dalam draf resolusi yang disebarkan oleh delegasi Palestina kepada para anggota DK PBB juga dimuat permohonan resolusi mengenai status Baitul Maqdis sebagai ibu kota, demikian pula mengenai problematika para pengungsi Palestina.
Pembagian draf resolusi itu dilakukan menyusul pidato Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Majelis Umum PBB Jumat lalu (26/9) yang meminta DK PBB supaya menentukan tenggat waktu untuk penarikan pasukan Israel dari berbagai wilayah Palestina.
Dia menegaskan bahwa perundingan damai dengan Israel berganung pada persetujuan DK PBB untuk perilisan resolusi mengenai tenggat waktu diakhirnya pendudukan Rezim Zionis terhadap Palestina serta mengenai pendirian negara merdeka Palestina di wilayah teritorial tahun 1967 dengan Baitul Maqdis sebagai ibu kotanya.
Draf resolusi yang diajukan pihak Palestina juga berisikan desakan terhadap Tel Aviv supaya mengakhiri operasi militer Israel, menghentikan proyek pembangunan permukiman Yahudi, membuka semua pintu perbatasan di Jalur Gaza, dan menyetujui penempatan pasukan internasional di wilayah Palestina demi melindungi jiwa warga sipil Palestina.
Draf ini diajukan delegasi Palestina, sementara Amerika Serikat sudah berulang kali menggunakan hak vetonya untuk menghalangi pengesahan draf-draf resolusi yang menekan Israel di DK PBB.
Selasa lalu (30/9) Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Ban Ki-moon menyerukan kepada Israel supaya mengakhiri blokadenya terhadap Jalur Gaza.
Sebagaimana dilansir Kantor Berita Jordania, Petra, dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Ban menekankan bahwa kembali kepada status quo bukanlah opsi yang tepat. Dia menegaskan keharusan mengatasi sebab-sebab terjadinya krisis, termasuk dengan cara mengatasi blokade Gaza.
Dia juga menyambut baik kesepakatan segi tiga Otoritas Palestina, Israel dan PBB terkait pintu masuk yang aman untuk pendatangan material rekonstruksi Jalur Gaza yang luluh lantak diserang Israel.
Lebih jauh, Sekjen PBB mengaku prihatin atas berlanjutnya proyek pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah Palestina serta menegaskan bahwa cakrawala politik harus dikembalikan tanpa penundaan lebih lanjut. (mm)