Paris, LiputanIslam.com — Perancis akan melakukan langkah baru untuk mengurangi jumlah perokok, termasuk dengan mengeluarkan kemasan rokok tak bermerek. Demikian laporan BBC News, Sabtu (27/9).
Rencana itu lebih ditujukan untuk mengurangi jumlah perokok di kalangan remaja yang cukup tinggi. Langkah ini meniru langkah serupa yang berhasil diterapkan di Australia sejak tahun 2012 lalu. Namun perusahaan-perusahaan rokok menganggap langkah tersebut sebagai “tidak bisa dimengerti”.
Para ahli menyebut, langkah Australia yang menghapuskan merek-merek rokok di bungkusnya dan menggantinya dengan peringatan bahaya merokok, telah mengurangi angka perokok di negara itu secara signifikan.
Rokok adalah penyebab utama kematian di Perancis dengan lebih dari 70.000 orang meninggal setiap tahunnya karena penyakit yang disebabkan oleh asap tembakau.
Kebijakan tersebut akan mulai diterapkan setelah mendapat persetujuan National Assembly (parlemen), bersama dengan paket kebijakan lainnya yang mencakup larangan merokok di area bermain anak-anak di taman-taman umum dan juga di dalam mobil yang membawa anak-anak di bawah usia 12 tahun.
Sebagai tambahan, iklan elektronik rokok juga akan dibatasi sebelum dilarang sama sekali pada tahun pertengahan tahun 2016, kecuali di pusat-pusat penjualan rokok khusus dan di publikasi-publikasi perdagangan.
Menlu Kesehatan Perancis Touraine menyebutkan terdapat sekitar 13 juta perokok di seluruh Perancis yang berpenduduk 66 juta jiwa, dan jumlah perokok semakin meningkat terutama di kalangan remaja.
“Kita tidak bisa menerima tembakau membunuh 73.000 orang setiap tahunnya di negeri ini. Ini sama dengan sebuah pesawat jatuh setiap hari dengan 200 penumpang di dalamnya,” kata Menkes Perancis.
Uni Eropa sendiri sebenarnya telah menerapkan kebijakan pembatasan rokok yang cukup ketat, dengan mengharuskan setiap bungkus rokok menampilkan 65% peringatan bahaya rokok.
Celine Audibert dari perusahaan rokok Perancis Seita, yang merupakan anak perusahaan Imperial Tobacco, menyebut langkah pemerintah itu sebagai “sama sekali tidak bisa dimengerti”.
Menurut Audibert, Australia sebagai contoh kebijakan yang hendak diterapkan itu, justru mengalami kegagalan total.(ca)