Buenos Aires, LiputanIslam.com — Ratusan pekerja Argentina membakar bendera AS di luar Kedubes AS di ibukota Argentina, Rabu (24/9) malam. Mereka memprotes PHK yang mereke terima dari perusahaan pembuat onderdil otomotif AS menyusul lesunya sektor industri otomotif Argentina.
Seperti dilaporkan Press TV, aksi protes itu dipicu oleh PHK besar-besaran yang dilakukan perusahaan pembuat onderdil otomotif asal AS, Lear. Demonstran yang marah menuntut pekerjaan mereka kembali.
Selain membakari bendera-bendera AS, para pekerja itu meneriakkan kecaman kepada manajemen dan pemilik perusahaan Lear. Sementara polisi bersenjata lengkap, memblokir akses ke kedubes AS.
Dalam beberapa waktu terakhir, Lear telah mem-PHK lebih dari 300 pekerjanya.
“Inilah saatnya mereka (Lear) melakukan apa yang seharusnya dilakukan, atau mereka akan menemukan kami setiap hari di jalanan (protes),” kata pemimpin pekerja Silvio Fanti kepada media-media lokal.
Tuduh AS Campur Tangan
Aksi protes tersebut berlangsung di tengah ketegangan hubungan diplomatik antara Argentina dengan AS, setelah sehari sebelumnya (23/9) Menlu Argentina menuduh AS melakukan campur tangan atas masalah Argentina.
Sebagaimana dilaporkan Press TV, hari Selasa (23/9) pemerintah Argentina memanggil dubes AS untuk Argentina Kevin Sullivan, atas komentarnya tentang kegagalan Argentina membayar hutangnya kepada perusahaan-perusahaan AS.
“Kementrian Luar Negeri kita memanggil Kevin Sullivan karena kita menyadari pernyataan-pernyataannya itu tidak menguntungkan dan tidak patut, bagian dari campur tangan atas kedaulatan Argentina,” kata jubir pemerintah Jorge Capitanich.
Argentina menolak tuduhan itu, menyalahkan masalah pembayaran hutang itu pada sistem hukum AS yang tidak menyelesaikan perselisihan hukum antara kedua pihak.
Argentina dan AS tengah terlibat dalam perselisihan hukum setelah Argentina menuduh perusahaan-perusahaan investasi AS telah melakukan praktik-praktik kotor di atas kesulitan ekonomi Argentina dengan menyebut perusahaan-perusahaan itu sebagai “pemakan bangkai”.
Para pakar politik dan hukum di Argentina telah menyarankan pemerintah untuk melakukan langkah lebih keras kepada AS, termasuk mengusir para diplomatnya yang dianggap telah melanggar Konvensi Wina yang mengatur hubungan internasional.
Baik pemerintah maupun sistem hukum AS sendiri sangat jelas berpihak kepada perusahaan-perusahaan “pemakan bangkai” itu. Pemerintah AS bahkan telah berulangkali menolak resolusi PBB maupun Organization of American States yang mengutuk praktik-praktik yang dilakukan perusahaan-perusahaan “pemakan bangkai”.(ca)