Jakarta, LiputanIslam.com--Hiruk-pikuk demo menolak Ahok oleh FPI seolah mengalihkan perhatian masyarakat terhadap demo lain yang sangat penting bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Hari ini, 24 September 2014, bertepatan dengan Hari Tani, sekitar lima ribu petani, nelayan, aktivis, dan akademisi pemerhati masalah pertanian, melakukan aksi demo di depan Istana Negara.
Demo yang digagas oleh puluhan organisasi dan LSM, antara lain Konsorsium Pembaruan Agraria, Bina Desa, Perhimpunan Pergerakan Petani Indonesia, Serikat Petani Indonesia, dan lain-lain ini menyerukan agar reforma agraria segera dilakukan. Dalam aksinya, mereka mengkritik pemerintah SBY yang selama 10 tahun ini telah gagal melakukan reforma agraria. Mereka juga menuntut agar pemerintah baru melaksanakan mandat UU untuk mewujudkan keadilan agraria.
Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria, Iwan Nurdin, yang ditemui LiputanIslam.com menjelaskan, yang dimaksud reforma agraria adalah memberikan tanah kepada petani kecil dan miskin, namun dengan aturan-aturan yang adil bagi semua pihak.
“Aturan reforma agraria itu sebenarnya sederhana saja. Pertama harus ada pendataan yang jelas, berapa luas tanah yang memiliki potensi pertanian, dan siapa saja yang berhak menerima manfaatnya. Kemudian, pemilik tanah akan diberi ganti rugi oleh negara, dan petani yang akan diberi tanah juga harus membayar kepada negara, semua dengan aturan-aturan yang adil. Peraturan dan perundang-undangannya pun kita sudah punya. Tapi belum dilaksanakan,” kata Iwan.
Tujuan pembagian tanah ini adalah agar petani-petani di Indonesia lebih tinggi produktivitasnya dan akan memakmurkan rakyat secara umum.
“Bila petani punya lahan luas, hasil produksinya tinggi, sehingga stok pangan kita cukup, tidak perlu impor lagi. Selain itu, ketika petani makmur, mereka akan menjadi pasar potensial bagi industri dalam negeri, dan industri dalam negeri akan maju. Mereka juga akan bisa menabung sehingga likuiditas bank-bank kita tinggi, dan negara tak perlu berhutang ke luar negeri. Negara-negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat sudah membuktikan bahwa melalui reforma agraria, perekonomian mereka bisa maju,” jelas Iwan.
Ketika ditanya, mengapa pemerintah tidak serius melakukan reforma agraria, Iwan menjawab, ini terkait dengan komitmen pemerintah.
“Coba dipikirkan, mengapa pemerintah dalam 10 tahun terakhir mampu menyediakan lahan sampai 22 juta hektar kepada perusahaan sawit yang hanya dimiliki segelintir orang, tetapi tidak juga mau menyediakan lahan bagi petani, padahal ini akan memakmurkan puluhan juta petani, dan rakyat Indonesia secara umum?” tanya Iwan.
Menurut data BPS, 68% penduduk miskin berada di pedesaan, dan 57% dari mereka adalah petani. Karena itu, sudah seharusnya pemerintah baru benar-benar berkomitmen menyelamatkan petani melalui reforma agraria. (dw)