Melbourne, LiputanIslam.com — PM Australia Tony Abbott menyebut keamanan lebih penting dari kebebasan. Hal itu dikatakannya menyusul terjadinya beberapa operasi anti-teror dalam seminggu terakhir serta rencana pemerintah untuk menerapkan UU Keamanan baru yang akan mengurangi sebagian kebebasan warga.
Sebagaimana dilaporkan BBC News, Abbott di hadapan anggota parlemen, Senin (22/9), mengatakan bahwa pemerintah membutuhkan dukungan kekuasaan lebih besar untuk memerangi ancaman teroris.
Pemerintah Australia percaya ada sekitar 60 warga Australia yang bergabung dengan kelompok-kelompok militan di Timur Tengah. Dengan undang-undang keamanan yang baru, warga Australia yang bepergian ke daerah operasi terorisme akan dapat dikriminalisasikan.
Abbott memberi contoh tentang daerah operasi teroris tersebut, yaitu Raqqa di utara Suriah. Di daerah ini, baru-baru ini media-media sosial di seluruh dunia menyebarkan gambar seorang bocah laki-laki menjinjing sepotong kepala prajurit Suriah yang gugur. Bocah laki-laki itu diketahui sebagai putra dari seorang anggota kelompok militan asal Australia.
“Pesan saya yang jelas kepada seluruh warga Australia yang berperang bersama kelompok-kelompok teroris adalah, Anda akan ditangkap, didakwa dan dijebloskan ke penjara untuk waktu yang lama, dan bahwa hukum kita tengah dirubah untuk memudahkan kita menjaga para teroris menjauhi jalan-jalan kita,” kata Abbott.
Abbott menambahkan bahwa undang-undang keamanan baru untuk mencegah dan menangani terorisme akan diajukan ke parlemen minggu ini. Di antara hal-hal baru yang diatur dalam undang-undang itu adalah mewajibkan perusahaan komunikasi untuk memberikan data kepada aparat keamanan.
“Dengan sangat disesalkan untuk beberapa waktu mendatang, keseimbangan antara kebebasan dan keamanan mungkin harus dirubah,” kata Abbott.
“Mungkin akan ada pembatasan lebih besar bagi sebagian orang agar yang lain mendapatkan perlindungan lebih besar,” tambahnya.
Minggu lalu polisi Sydney dan Brisbane melancarkan operasi penangkapan terhadap sejumlah orang yang diduga terlibat dalam komplotan teroris yang tengah merencanakan serangan di Australia.
Sementara dalam perkembangan lainnya, pemerintah Australia setuju untuk memasukkan “penyiksaan” ke dalam daftar larangan spesifik bagi petugas dinas rahasia yang menahan tersangka teroris. Langkah ini menyusul kritikan publik yang menghendaki para petugas keamanan tidak “kebal hukum” dalam menangani tersangka terorisme.
Duncan Lewis, sekretaris jendral dinas inteligen Australia ASIO, mengatakan bahwa penyiksaan tidak pernah dilakukan oleh para petugasnya.(ca)