Jakarta, LiputanIslam.com–Di tengah perdebatan sengit soal pilkada langsung versus pilkada oleh DPRD, muncul suara-suara yang mengingatkan sikap beberapa tokoh politik di masa lalu.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD menyatakan, dulu Proklamator Sukarno dulu juga tidak sependapat dengan dilaksanakannya pilkada langsung. Alhasil, Bung mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1959 untuk mencabut pilkada langsung.
“Coba buka Lembaran Negara. Dulu ada UU Nomor 1 Tahun 1957 yang mengatur pilkada langsung. Tapi, Bung Karno mencabut UU tersebut dengan Penpres Nomor 1 Tahun 1959,” katanya melalui akun Twitter, @mohmahfudmd.
Mahfud menilai, dasar presiden RI pertama itu mencabut aturan pilkada langsung lantaran bertentangan dengan budaya demokrasi di Indonesia. “Alasan Bung Karno mencabut UU Nomor 1 Tahun 1957 (yang menganut pilkada langsung) karena UU tersebut tak sesuai dengan demokrasi asli Indonesia,” kicau Mahfud, seperti dikutip Republika.
Sebelumnya, Mahfud membuat kicauan bahwa, “Jauh sebelum ada Koalisi Merah Putih, belum ada capres Jokowi atau Prabowo, tepatnya 24-1-2012, via seminar di Hotel Sultan, saya sudah icara tentang evaluasi pilkada,” ujarnya. “Waktu itu tak ada tendensi politik kelompok. Yang hadir Menko Polhukam, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Dirjen.”
Menurut Mahfud, hasil diskusi intensif itu mengarah pada sebuah kenyataan bahwa sudah selayaknya pilkada dievaluasi. “Kesimpulannya memang pilkada langsung harus dievaluasi. Waktu itu NU dan Muhammadiyah sudah mencatat pilkada langsung itu lebih mudarat. Waktu itu, ya,” katanya.
Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh juga diketahui pernah mendukung penghapusan Pilkada langsung. Dalam arsip berita Detik.com tanggal 8/10/2013, Surya mengatakan, “NasDem mendukung penghapusan Pilkada dan mengembalikannya ke tangan DPRD. Terlalu banyak waktu, energi dan biaya yang terbuang tanpa adanya hasil yang optimal dari penyelenggaraan Pilkada.”
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga pernah mengusulkan, agar kepala daerah khusus di ibukota negara, yakni Jakarta, tidak lagi dipilih oleh rakyat, melainkan dipilih presiden dan setingkat menteri.
“Sebagai ibukota harus dibuat khusus dari kota lainnya. Lebih khusus lagi, Gubernur dan Wagub DKI tidak dipilih rakyat, dipilih Presiden saja. Biar nggak ada yang berantem-berantem lagi,” ujarnya ketika membuka rapat revisi Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 di Balaikota Jakarta, Selasa (22/7/2014), seperti dikutip Liputan6.com.
Selain itu, menurut Ahok, apabila pemilihan kepala daerah di Jakarta dilakukan presiden, maka dapat menghemat anggaran daerah. Karena tidak perlu lagi menyelenggarakan Pilkada.(dw)