Jakarta, LiputanIslam.com — Pembelian mobil dinas Mercedes-Benz untuk para menteri dinilai terlalu mewah untuk kendaraan operasional. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto.
“Setahu saya Mercy adalah mobil prestisius yang sangat bergengsi dan tidak tepat disebut mobil operasi,” kata Bambang, seperti dilansir Kompas, 10 September 2014.
Menurut Bambang, kehormatan suatu jabatan tidak ditentukan oleh apa mobil dinas yang digunakan pejabat. “Pejabat yang menerima pemberian fasilitas yang berlebihan adalah penistaan atas akal sehat,” kata dia.
Bambang berharap, pemerintahan mendatang memahami makna kehormatan dan jabatan yang diembannya adalah semata-mata untuk melayani rakyat. Karenanya, sebaiknya penggunaan fasilitas mewah oleh petinggi negara dialihkan untuk kepentingan masyarakat. “Dikonversi saja fasilitas yang berlebihan menjadi program strategis untuk kepentingan kemaslahatan rakyat miskin,” ujar Bambang.
Sebelumnya telah diberitakan, bahwa pemerintahan SBY tetap membeli mobil dinas untuk menteri kabinet mendatang, walau Jokowi-JK menolaknya. Pengadaan mobil tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Jokowi sendiri memilih tetap menggunakan mobil dinas yang sebelumnya digunakan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II untuk efisiensi anggaran. Ia ingin pejabat publik beretos kerja yang tinggi tanpa harus disertai fasilitas berlebihan.
Lalu, apa alasan pemerintah memilih Mercy?
Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan, pemilihan Mercy sudah melalui proses lelang yang dilakukan Kementerian Sekretaris Negara. Dari lelang itu, tawaran harga dari PT Mercedez-Benz yang berkantor di Desa Wanaherang, Gunung Putri, dianggap paling murah. Ia juga menjelaskan, Mercy dirakit di dalam negeri dan mendapat bonus gratis perawatan selama lima tahun.
“(PT Mercedez Benz) memberikan jaminan lima tahun free maintenance dan dibuat di Indonesia. Itu yang termurah, yang kami pakai sekarang lebih mahal,” kata Sudi. (ph)