Jakarta, LiputanIslam.com — Saat Gerindra mendorong pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh DPRD, tidak demikian halnya dengan Ahok. Ia justru lebih setuju Pilkada dilakukan secara langsung.
Pembahasan RUU Pilkada di DPR memunculkan dua opsi. Pertama kepala daerah dipilih lewat pilkada langsung seperti yang berjalan selama ini, kedua dipilih melalui DPRD.
Opsi pertama dipilih oleh PDIP, PKB, Hanura yang pada Pilpres 2014 mendukung pasangan Jokowi-JK. Sedangkan opsi kedua dipilih oleh Golkar, Gerindra, PAN, PPP, PKS dan Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo-Hatta Rajasa.
Bagi yang pro kepala daerah dipilih DPRD cara itu dinilai lebih menghemat anggaran negara hingga Rp 41 triliun, dan meminimalisir politik uang. Namun bagi Ahok anggapan tersebut keliru.
“Lu aja bego mau nyogok rakyat. Jokowi-Ahok kagak nyogok tuh, bisa kepilih di Jakarta. Terbukti Pak Jokowi bisa jadi presiden kagak keluar duit,” tegas Ahok.
Ahok menilai bukan proses pilkada yang menyebabkan banyaknya dana keluar. Melainkan adanya anggaran yang digunakan untuk membeli suara rakyat.
“Mereka (DPR) teriak lagi mesti balikin Pilkada secara tidak langsung. Salahnya dimana? Alasannya biayanya mahal karena mesti nyogok rakyat,” kata Ahok.
Menurutnya, jika seorang calon kepala daerah memiliki rekam jejak yang baik maka biaya yang akan dikeluarkan akan semakin sedikit.
“Biaya lebih mahal karena bego mau nyogok. Kalau punya rekam jejak bagus enggak banyak keluar duit kok. Partai juga mesti bayar kalau mau nyalon. Kami enggak bayar. Kalau memang hebat calon independen dong, kan bisa,” ujar Ahok, seperti dilansir Merdeka, 9 September 2014.
Ahok menilai, perbedaan pendapat ini muncul karena banyak orang yang mulai lupa dengan tujuan reformasi. Menurutnya, pemilihan kepala daerah oleh anggota dewan hanya mengembalikan kejayaan DPRD.
“Yang namanya bupati, wali kota dan gubernur itu enggak pernah ngurusin rakyat. Dia cuma mikirin ngurusin DPRD. Karena kan yang milih dia balik ke DPRD. Jadinya DPRD jadi raja. Karena itu rakyat memberontak, lagi pula kita enggak merasa diwakilin DPRD kok,” tutupnya. (ph)