Jakarta, LiputanIslam.com — Pasca berakhirnya Pilpres 2014, para elit politik bermanuver dengan undang-undang. Kali ini, mayoritas partai politik yang tergabung dalam koalisi Merah Putih berubah sikap terkait mekanisme pemilihan kepala daerah. Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Pesatuan Pembangunan disebut ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD.
“Setelah Pilpres mungkin karena konstelasi politik berubah dan sebagainya, tiba-tiba mereka inginnya berubah, yaitu dipilih oleh DPRD,” kata Anggota Panja RUU Pilkada Abdul Malik Haramain, Kamis, 4 September 2014 seperti dilansir Kompas.
Menurut Malik, hanya satu partai koalisi Merah Putih yang tidak berubah sikap, yakni Partai Keadilan Sejahtera. Ia mengatakan, PKS tetap pada keinginan semula agar pemilihan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Keinginan tersebut serupa dengan koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla, yakni PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa.
“Pastinya saya enggak ngerti kenapa mereka berubah sikap. Saya kira hasil Pilpres ikut memengaruhi koalisi Merah Putih. Mungkin mereka ingin memperkuat dan meneruskan koalisi mereka di nasional sampai daerah,” lanjut Malik.
Malik menjelaskan, ada tiga opsi mekanisme pemilihan kepala daerah yang dibahas dalam Panja RUU Pilkada. Pertama, pasangan gubernur, wali kota, dan bupati dilipih langsung seperti sekarang. Pendukung opsi ini adalah PDIP, PKS, HANURA, PKB dan Pemerintah.
Kedua, pasangan gubernur, wali kota, dan bupati dipilih DPRD. Pendukung opsi ini adalah Demokrat, Golkar, PAN, PPP, dan Gerindra. Ketiga, gubernur dipilih langsung, tetapi bupati dan wali kota dipilih DPRD. Pendukung opsi ini adalah DPD.
Malik mengatakan, setiap fraksi akan terlebih dahulu mendiskusikan opsi-opsi tersebut secara musyawarah dan mufakat. Namun, jika tidak didapatkan keputusan, maka akan dilakukan voting. Rapat Panja rencananya akan kembali dilakukan 8 September mendatang.
“Tanggal 8 mudah-mudahan ada kesepakatan mufakat tanpa voting,” ujar Malik.
Pro dan kontra wacana ini tidak terbatas hanya terjadi di Senayan. Dari pantauan Liputan Islam, mayoritas netizen tidak menghendaki pemilihan kepala daerah yang ditunjuk oleh DPR.
“Wah ngawur bener ini. Orang-orang baik seperti Jokowi, Risma, Ridwan Kamil, Ahok, Kholiq, dll adalah pejabat yang lahir karena rakyat sendiri yang memilih langsung, bukan pesanan partai dan cukong. Bener-bener maling kalian ini, rakus banget sama kekuasaan,” tulis Jon Ali, seorang Facebooker.
“Strategi Sengkuni, mereka berpikir hanya dengan cara seperti itu akan dapat menguasai pemerintahan di setiap daerah karena mereka jumlahnya besar di parlemen. Ingat tahun 2019 partai-partai ini mereka bakal ditinggal kabur rakyat,” tulis Asy Satrianez. (ph)