Jakarta, LiputanIslam.com — Kecurigaan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terbukti sudah. Sebanyak 19 pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI positif menggunakan ganja dan obat penenang. Sebelumnya, mendadak dilakukan tes urin oleh BNN Provinsi DKI Jakarta pada 1 September 2014 lalu.
Mengetahui hasil tersebut, Ahok pun langsung memerintahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov DKI agar pejabat berpangkat eselon distafkan sedangkan yang honorer langsung diberhentikan.
Dari laporan BNN, jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hasil penelitian tahun 2008 jumlah penyalahguna narkoba mencapai 3,3 juta orang. Kemudian tahun 2011 menjadi 3,8 juta orang dan di 2013 mencapai lebih dari 4 juta orang, termasuk menyasar para pejabat. Bagaimana upaya meminimalisir para pengguna narkoba di lingkungan pemerintahan?
Kabag Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kombes Pol Sumirat Dwiyanto mengatakan bahwa tindakan pencegahan ketika merekrut para pegawai adalah langkah awal yang harus dilakukan. Tindakan itu bisa dilakukan dengan cara tes urine.
“Yang pasti yang sudah dilakukan berkali-kali dalam penerimaan pegawai baik di institusi pemerintah maupun swasta, itu banyak yang melakukan tes ke BNN dengan tes urin terkait narkoba,” kata Sumirat seperti dilansir detikcom, Sabtu, 6 September 2014.
Sumirat juga menambahkan bahwa kegiatan sosialisasi selalu digalakkan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Selain itu, BNN juga biasanya membentuk kader-kader anti narkoba di lingkungan pekerja, sekolah, komunitas.
“Dibentuk kader-kader itu sebagai kepanjangan tangan BNN atau satuan dari instansi tersebut. Dia yang mengingatkan termasuk menginformasikan kepada BNN kalau ada penyalahgunaan. Selain secara berkala dan terus menerus melakukan tindakan preventif dan represif,” kata Sumirat. (ph)