Hongkong, LiputanIslam.com — Otoritas Cina menuduh beberapa politisi Inggris telah campur tangan soal masalah Hongkong dan disebut-sebut berusaha mencegah parlemen Inggris membentuk komisi penyelidik masalah di Hongkong.
Kantor berita BBC menyebutkan, Selasa (2/9), komisi luar negeri parlemen Cina, dalam sepucuk surat yang ditulis dengan nada keras menuduh anggota parlemen Inggris tengah melakukan “tindakan yang sangat tidak tepat” berupa campur tangan masalah internal Cina.
Disebutkan dalam surat tersebut bahwa Parlemen Inggris telah “mengirimkan tanda yang salah ke seluruh dunia” dan “mengganggu reformasi politik” Hongkong. Selain itu disebutkan bahwa Cina tidak akan membiarkan semua bentuk campur tangan, langsung maupun tidak langsung, baik dari Inggris maupun negara lain.
“Ini bisa akan memberikan dampak negatif bagi hubungan kita,” tulis surat itu menambahkan.
Kecaman tersebut dikeluarkan setelah Komisi Luar Negeri parlemen Inggris bermaksud untuk membentuk melakukan penyelidikan tentang apa yang sedang terjadi di Hongkong.
Sebagaimana diketahui, para aktifis “demokrasi” Hongkong mengancam akan menggelar aksi pembangkangan besar-besaran paska dikeluarkannya keputusan legilatif Cina untuk menetapkan lembaga pemilih kandidat yang menyeleksi kandidat kepala eksekutif (gubernur) Hongkong, sebelum dipilih langsung oleh rakyat Hongkong. Para aktifis menuduh pembentukan lembaga itu telah mengebiri hak warga Hongkong.
Menanggapi surat itu, kepala komisi luar negeri parlemen, Sir Richard Ottaway mengatakan kepada BBC bahwa pihaknya tidak bermaksud “mengganggu Cina”, namun ia menginginkan Cina untuk memahami “cara kerja parlemen Inggris”.
Ia juga menyatakan tidak terganggung dengan surat dari Cina tersebut, menyebutkan bahwa parlemen Inggris dan Cina mempunyai pekerjaan masing-masing.
“Mungkin saja komisi yang saya pimpin akan menetapkan bahwa Cina telah bertindak sangat rasional,” katanya.
Namun ia juga mengingatkan bahwa “pembatasan kandidat kepala ekskutif” merupakan bentuk pelanggaran dari kesepakatan kedua negara sebelum penyerahan kedaulatan Hongkong ke Cina dari Inggris tahun 1997.(ca)