Ankara, LiputanIslam.com — Presiden Turki Abdullah Gul menganggap UU sensor internet yang baru disetujui parlemen memiliki beberapa masalah dan pihaknya berjanji untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.
“Ada satu atau dua masalah. Kami sedang mempelajarinya,” kata Prersiden Gul kepada pers, Kamis (13/2).
Pada tgl 5 Februari lalu parlemen Turki menyetujui undang-undang internet yang kontroversi yang memungkinkan pemerintah untuk menutup situs-situs internet tanpa putusan pengadilan terlebih dahulu. Dengan undang-undang itu Direktorat Telekomunikasi dibolehkan memblokir akses situs-situs yang dianggap telah mengganggu privasi seseorang atau menghina seseorang atau lembaga tertentu. Direktorat juga bisa meminta data komunikasi dari provider-provider komunikasi tanpa keputusan pengadilan.
Presiden Gul memiliki waktu 10 hari lagi untuk menandatangani undang-undang tersebut agar dapat diberlakukan. Para aktifis, kalangan oposisi dan organisasi-organisasi internasional telah meminta Presiden Gul untuk menggunakan wewenangnya untuk memveto undang-undang tersebut.
Parlemen Uni Eropa juga telah mengecam undang-undang tersebut dan menyebutnya sebagai “langkah mundur bagi kondisi kebebasan pers yang sudah buruk.” Namun PM Turki Recep Tayyip Erdogan menolaktuduhan-tuduhan tersebut.
Suara-suara kritis menyebut undang-undang tersebut merupakan langkah Erdogan untuk menghambat penyidikan kasus korupsi yang kini melanda orang-orang dekatnya. Parta oposisi Republican People’s Party (CHP) menyebut undang-undang tersebut sebagai “melanggar konstitusi”.
“Larangan-larangan seperti ini eksis di jaman kudeta-kudeta yang tidak mampu membongkar satupun kasus korupsi,” demikian pernyataan CHP.
Pada tgl 9 Februari ribuan warga Turki turun ke jalanan kota Istanbul untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap undang-undang tersebut. Polisi berusaha membubarkan mereka hingga terjadi bentrokan.(ca/press tv)