Beijing, LiputanIslam.com — Cina memberi peringatan kepada negara-negara asing untuk tidak turut campur dalam urusan Hongkong, menjelang pengumuman tentang proses pemilu di wilayah khusus itu.
Media nasional Cina menyebutkan bahwa “menggunakan Hongkong sebagai jembatan untuk mensubversi Cina adalah tidak bisa ditolerir”. Demikian laporan BBC News, Sabtu (30/8).
Cina menginginkan menyederhanakan pemilihan kepala eksekutif (Gubernur) Hongkong menjadi pemilihan kandidat-kandidat yang ditunjuk Beijing. Namun para aktifis “pro-demokrasi” mengancam penggalangan gerakan pembangkangan jika pemilihan tidak dilakukan langsung oleh rakyat.
Para akfitis menyebutkan akan menggelar aksi duduk besar-besaran di pusat bisnis di Hongkong jika tuntutan mereka tidak dikabulkan.
Dalam sebuah artikel di media pemerintah People’s Daily , hari Sabtu, disebutkan bahwa “beberapa orang di Hongkong telah “berkolusi dengan kepentingan asing”.
“Tidak hanya mereka telah mengancam stabilitas dan pembangunan Hong Kong, mereka juga mencoba menjadikan Hongkong sebagai menjadikannya sebagai jembatan untuk mensubversi dan menginfiltrasi Cina daratan,” tulis artikel tersebut dalam bahasa Cina.
“Hal ini tentu saja tidak bisa dibolehkan,” tulis laporan itu lagi mengutip pernyataan seorang pejabat Cina yang tidak disebutkan namanya.
Namun artikel itu tidak secara jelas menunjuk negara asing mana yang berusaha campur tangan di Hongkong, meski beberapa negara barat telah menyerukan kepada Cina untuk menerapkan pemerintahan yang lebih terbuka di Hongkong.
Sebuah komisi khusus Kongres Rakyat Cina tengah bertemu untuk menentukan aturan pemilu di Hongkong dan akan mengumumkan hasilnya hari ini (31/8).
Pada tanggal 1 Juli lalu, atau tepat 17 tahun setelah bergabungnya kembali HOngkong dengan Cina, puluhan ribu warga Hongkong mengikuti aksi demonstrasi yang diorganisar para aktifis, menuntut pemilu langsung yang lebih terbuka sekaligus menentang rencana Cina untuk menetapkan panitia penyeleksi kandidat. Aksi ini pun dibalas oleh aksi demonstrasi pro-Cina yang tidak kalah besar.
Hongkong tetap memepertahankan hak-hak khususnya ketika bergabung dengan Cina tahun 1997, setelah sebelumnya berada di bawah pemerintahan kolonial Inggris, hingga dikenal dengan istilah “satu pemerintahan, 2 sistem”. Namun para aktifis pro-barat khawatir Cina berusaha mengikis hak-hak istimewa itu dan menerapkan kontrol lebih ketat atas Hongkong.(ca)