Bangkok, LiputanIslam.com — Komisi Pemilihan Umum Thailand akhirnya memutuskan melakukan pemilihan ulang di wilayah-wilayah yang tidak dapat melakukan pemilihan akibat aksi-aksi demonstrasi menentang pemerintah pada tgl 2 Februari lalu.
Menurut keterangan Ketua KPU Thailand di Bangkok, Rabu (12/2), pemilu ulang akan digelar pada tgl 27 April mendatang.
Pengumuman ini dilakukan menyusul adanya sejumlah besar warga yang tidak dapat mengikuti pemilu awal Februari lalu setelah para demonstran memblokir pengiriman surat suara di berbagai wilayah di ibukota dan di beberapa provinsi.
Sementara itu Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand menolak permohonan kelompok oposisi Thailand untuk membatalkan pemilu yang dilaksanakan tgl 2 Februari lalu. Menurut MK, tidak ada dasar yang cukup untuk membatalkan seluruh pemilihan lalu.
Partai oposisi utama Democrat Party memboikot pemilu dan bertekad untuk terus melakukan aksi-aksi demonstrasi hingga PM Yingluck Shinawatra mundur dari kekuasaannya.
PU Thailand mengumumkan bahwa hasil pemilu tidak akan diumumkan sebelum seluruh surat suara terhitung.
Aksi-aksi demonstrasi yang memaksa PM Yingluck memajukan pemilihan umum dimulai pada tgl 31 Oktober 2013 lalu setelah Yincluck mengajukan RUU Amnesti yang memungkinkan pemberian amnesti bagi kakak kandungnya dan mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra yang kini buron karena kasus korupsi. Meski RUU tersebut akhirnya ditolak parlemen, namun aksi-aksi demonstrasi tidak juga reda, bahkan berubah menjadi aksi menuntut pengunduran diri Yingluck.(ca/press tv/reuters)