Colombo, LiputanIslam.com — PBB bertekad tetap akan melakukan penyelidikan atas dugaan kejahatan perang di Sri Lanka, meski pemerintah setempat menolaknya.
Sebagaimana laporan BBC News, Rabu (20/8), Kepala Badan HAM PBB, Navi Pillay, mengatakan pihaknya akan tetap menggelar penyelidikan tindak kejahatan perang di Sri Lanka meski mendapat pemberitahuan bahwa pemerintah Sri Lanka tidak akan mengeluarkan visa bagi para penyelidik PBB.
President Sri Lanka Mahinda Rajapaksa sebelumnya mengatakan bahwa tim penyelidik PBB akan ditolak masuk ke Sri Lanka karena hanya otoritas Sri Lanka yang boleh melakukan penyelidikan.
Awal tahun lalu PBB memutuskan untuk melakukan penyelidikan atas dugaan tindak kejahatan perang yang dilakukan pemerintah dan kelompok pemberontak Macan Tamil selama 26 tahun perang saudara yang berakhir tahun 2009 lalu.
Meski ditolak untuk datang ke Sri Lanka, Pillay mengatakan pihaknya masih bisa menggunakan teknologi untuk melakukan penyelidikan, seperti teknologi Skype dan gambar satelit. Ia bahkan menjamin penyelidikan yang akan dilakukan sebagai “sangat kredibel”.
“Tidak ada yang bisa menjalankan penyelidikan PBB secara serius selain rakyat yang menginginkannya,” kata
Rajapaksa kepada BBC, Selasa (19/8).
Sebaliknya PBB menganggap penyelidikan yang dilakukan pemerintah berjalan lamban dan tidak efektif. Selain itu ada kekhawatiran para saksi akan mengalami tekanan untuk memberikan keterangannya di bawah penyelidikan pemerintah.
Laporan PBB 3 tahun lalu menyebutkan sebanyak 40.000 warga Tamil tewas dalam pertempuran terakhir yang berlangsung beberapa minggu tahun 2009. Kebanyakan korban tewas akibat pemboman yang dilakukan pasukan pemerintah.
Setelah bertempur selama 26 tahun, akhirnya pasukan pemerintah berhasil mengalahkan gerilyawan Macan Tamil yang dikenal kegigihannya, pada tahun 2009.
Pada tahun 1991 anggota Macan Tamil meledakkan bom yang menewaskan Perdana Menteri India Rajiv Gandhi setelah India menghentikan campur tangan militer dalam konflik yang berlangsung di Sri Lanka.(ca)