Islamabad, LiputanIslam.com — Partai oposisi pimpinan Imran Khan, Pakistan Tehreek-i-Insaaf (PTI), mundur dari parlemen dalam upaya mereka mendesak pengunduran diri perdana menteri Nawaz Sharif.
PTI memiliki 34 kursi di parlemen dari total kursi sebanyak 342, sehingga menjadi partai oposisi terbesar di parlemen. Seorang anggota senior partai mengakui langkah tersebut untuk mendesak Nawaz Sharif mundur dari kursi perdana menteri.
Selama ini Imran Khan menuduh Sharif dan partainya melalukan kecurangan dalam pemilu tahun 2013 yang dimenangkan Sharif dengan suara tipis. Demikian laporan BBC News.
Shah Mehmud Qureshi, seorang pemimpin senior PTI pada hari Senin (18/8) mengatakan pihaknya juga akan menarik diri dari 3 dari 4 parlemen wilayah di Pakistan. Namun di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa dimana PTI menguasai kursi parlemen, mereka tidak akan mundur.
Khan, mantan atlit kriket terkenal, mengatakan ia akan bergabung dengan para pendukungnya melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di “zona merah” di kawasan pemerintahan dan perwakilan asing di Islamabad, Selasa (19/8).
Pemerintah sebaliknya mengancam akan menindak keras para demonstran yang melakukan aksi di kawasan itu. Pasukan keamanan telah melakukan persiapan serius untuk mencegah demonstrasi di kawasan itu, termasuk memasang kawat berduri.
“Jika polisi menggunakan senjata untuk menghentikan kami, saya akan menjadi korban pertamanya,” kata Khan kepada para pendukungnya, Senin petang (18/8).
Wartawan BBC melaporkan, Sharif sepertinya akan mengabaikan seruan mundur dan menyelenggarakan pemilu ulang. Kemenangan Sharif menjadi pergantian kekuasaan damai dan demokratis pertama dalam sejarah Pakistan.
Aksi Khan dan pendukungnya bersamaan dengan aksi serupa yang digelar tokoh oposisi lain, Muhammad Tahirul Qadri, yang mengatakan kepada para pendukungnya bahwa demonstrasi harus tetap dilakukan hingga terjadi “revolusi damai”.
Sebagaimana Khan, Qadri dan pendukungnya juga akan berkumpul di wilayah terlarang tersebut.
Para pengkritik Qadri mengatakan ia didukung oleh militer yang saat ini memiliki hubungan kurang harmonis dengan Sharif. Namun Qadri membantah tuduhan itu. Menurutnya ia tidak pernah berhubungan dengan milier.
Para pendukung Khan dan Qadri kecewa pada pemerintahan Sharif yang dianggap gagal memberikan kesejahteraan dan meningkatnya gerakan kelompok-kelompok militan seperti Taliban.
Namun sebaliknya sebagian kalangan mengkritik seruan boikot pajak yang diserukan Khan sebagai kontra-produktif.
Mantan presiden Asif Ali Zardari, yang juga pimpinan partai oposisi terbesar Pakistan People’s Party, mengatakan tindakan tersebut sebagai “melanggar konstitusi dan tidak bermanfaat”.(ca)