Hongkong, LiputanIslam.com — Puluhan ribu warga Hongkong, hari Minggu (17/8), menggelar aksi demonstrasi mendukung pemerintah sebagai tandingan aksi demonstrasi menentang pemerintah yang digelar para aktifis “demokrasi” bulan lalu.
Kepolisian Hongkong memperkirakan jumlah peserta demonstrasi tersebut mencapai lebih dari 110.000 orang. Namun para aktifis menyebut jumlahnya hanya sekitar 80.000 orang. Demikian laporan BBC News.
“Kami ingin dunia tahu bahwa kami menginginkan perdamaian, kami ingin demokrasi, namun jangan ancam kami, jangan mencoba mengubah tempat ini menjadi ajang kekerasan,” kata Robert Chow, salah satu pendiri kelompok pro-pemerintah Alliance for Peace and Democracy (APD) kepada AFP.
Aksi-aksi politik sangat jamak terjadi di Hongkong, satu-satunya wilayah Cina dimana demokrasi relatif bebas. Namun demonstrasi besar-besaran mendukung pemerintah, sangat jarang terjadi.
Para aktifis menuduh sebagian besar dari peserta demonstrasi adalah pegawai perusahaan-perusahaan dan lembaga pemerintah yang diorganisir. Namun bahkan tokoh aktifis demokrasi Johnson Yeung, menyebut demonstrasi tanggal 17 Agustus ini sebagai peristiwa bersejarah.
“Pertama sejak kembalinya Hongkong ke Cina tahun 1997, pemerintah pusat telah mengorganisir demonstrasi sebesar ini. Mereka telah menunjukkan komitmennya melawan Occupy Central.”
“Occupy Central”, kelompok utama pro-demokrasi dan anti pemerintahan sentral yang terlalu dominan, telah mengancam akan menduduki wilayah-wilayah bisnis utama HOngkong jika reformasi politik tidak berjalan di Hongkong. Kelompok ini menuntut pemilihan kepala eksekutif Hongkong (setingkat gubernur) dilakukan tanpa campur tangan pemerintah pusat.
Pada tanggal 1 Juli lalu kelompok ini berhasil menggelar aksi demonstrasi ratusan ribu orang menuntut reformasi politik di Hongkong.
Selama ini pemilihan kepala eksekutif Hongkong dilakukan oleh sebuah komite yang dibentuk oleh pemerintah Cina. Pemerintah telah mengajukan rencana pemilihan langsung oleh warga Hongkong, namun para kandidat tetap diseleksi oleh komite bentukan pemerintah.(ca)