Yogyakarta, LiputanIslam.com— Baru-baru ini, Universitas Gajah Mada melakukan terobosan dengan meniadakan Asistensi Agama Islam (AAI). Rektor UGM Prof Dr Praktikno, secara resmi pada tanggal 27 Juni 2014, mencabut segala ketentuan yang mengatur tentang AAI.
Menurut keterangan di http://dirmawa.ugm.ac.id/, Asistensi Pembelajaran adalah kegiatan pendampingan mahasiswa oleh mahasiswa kakak angkatan dalam proses pembelajaran mata kuliah, praktikum, dan atau tutorial di lingkungan UGM. Asistensi bertujuan untuk membantu mahasiswa untuk lebih mudah memahami materi pembelajaran agar terwujud capaian pembelajaran yang lebih baik dan komprehensif. Berikut ini pemberitahuan resmi dari Rektor UGM;
Assalamu’alaikum wr wb.
Bapak/Ibu Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan/Bagian/Prodi, Bapak/Ibu Dosen, Ketua UKM, dan rekan Mahasiswa sekalian, yang dimuliakan Allah.
Dengan hormat
Bersama ini saya sampaikan Peraturan Rektor No. 422/P/SK/HT/2014 tentang Asistensi dalam Sistem Pembelajaran di Lingkungan Universitas Gadjah Mada. Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini maka Keputusan Rektor No. 148/P/SK/HKTL/2002 tentang Asistensi dalam Perkuliahan MPK Pendidikan Agama Islam I di Lingkugan UGM dan Keputusan Rektor No. 214/P/SK/HT/2014 tentang Sistem Asistensi dalam Perkuliahan MPK Pendidikan Agama di Lingkungan UGM serta segala ketentuan yang mengatur atau menetapkan Dosen Pengampu dan/atau Asistensi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
Demikian peraturan saya sampaikan dan semoga penuh manfaat dan membawa kebaikan untuk sistem pembelajaran di UGM yang kita cintai bersama. Mohon dapat disebarluaskan.
Terima kasih, wassalamu’alaikum wr wb.
Dirmawa, Senawi
Download lampiran SK Rektor di sini
Keputusan ini ternyata disambut gembira. Dari sebuah hot thread, para Kaskuser mengungkapkan sukacitanya. Mereka mensinyalir, AAI di PTN Indonesia adalah jalan masuknya politik praktis dan persemaian ideologi Partai Keadilan Sejahtera.
Ahmad Rodif, salah satu mahasiswa universitas negeri di Solo yang pernah merasakan hal tersebut (program AAI) secara langsung, belum lama ini menuturkan pengalamannya. Dia mulai merasakan atmosfer yang berbeda ketika mulai menjadi mahasiswa baru.
Di kampus tempatnya kuliah terdapat program AAI yang wajib diikuti mahasiswa baru. Kegiatan tersebut menurutnya menjadi salah satu celah doktrinasi gagasan kelompok Islam garis keras. Program serupa juga diadakan di banyak universitas beken dengan nama yang berbeda.
“Ketika jadi mahasiswa baru, dulu amaliyah yang saya bawa dari rumah dianggap sesat bid’ah tidak ada tuntunannya. Yang mereka gagas cenderung menimbulkan keresahan, mereka mengajarkan apakah tahlilan, dzikir bersama, ziarah itu bid’ah,” tutur Rodif yang juga kader PMII Solo itu, Jumat, 30 Agustus 2013 seperti dilansir NU Online.
“Kelompok yang berbeda paham dengan mereka disalahkan dan mesti ‘diluruskan’,” imbuhnya.
Sementara itu, pada tanggal 4-6 Juli lalu, Satuan Tugas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengadakan pertemuan dengan pimpinan perguruan tinggi agama Islam seluruh Indonesia yang diwakili oleh 30 perguruan tinggi. Tujuan pertemuan ini adalah mensinergikan upaya penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh BNPT dengan upaya yang telah dilakukan oleh perguruan tinggi. Hal ini disebabkan lantaran kampus dianggap sebagai salah satu jalan masuknya paham radikalisme.
Di tempat berbeda, Mustofa Abi Hamid, melansir hasil penelitiannya yang mengungkapkan bahwa telah terjadi politisasi kampus di Universitas Lampung (Unila). Menurut penelitiannya, Unila adalah salah satu Universitas yang disemarakkan dengan gerakan-gerakan kemahasiswaan Islam revivalis. Dan di Unila, terdapat gerakan Dakwah Jamaah Tarbiah yang paling mendominasi.
Gerakan Tarbiah (cikal bakal PKS), menjadi penguasa terhadap lembaga-lembaga formal kampus seperti LDK dan BEM baik di tingkat Universitas hingga fakultas bahkan jurusan. Ia juga mengungkap hubungan antara PKS dengan LDK dan BEM, dan pengaruh PKS terhadap kebijakan atau program mereka. Tentunya, semua ini disesuaikan dengan kepentingan politik praktis PKS serta cara PKS mempertahankan kampus sebagai basis utamanya. (ba)