Bangkok, LiputanIslam.com — Mantan Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra akhirnya kembali ke Bangkok dari liburannya sesuai jadwal, sekaligus membantah spekulasi bahwa ia mungkin meninggalkan negara untuk menghindari kasus yang sulit. Demikian laporan media lokal, Senin (11/8).
Yingluck kembali ke ibu kota Bangkok pada hari Minggu (10/8) petang sekitar pukul 22.00 waktu setempat, dengan jet pribadi dari Singapura. Ia meninggalkan bandara Don Mueang menggunakan pintu belakang, tulis laporan Bangkok Post yang dikutip kantor berita nasional Antara.
Dengan izin dari junta, Yingluck meninggalkan Thailand pada akhir Juli untuk berlibur di Eropa dan Amerika Serikat, demikian seperti dikutip dari Xinhua.
Selama liburannya, Yingluck dikabarkan menghadiri perayaan ulang tahun ke-65 kakaknya Thaksin Shinawatra, mantan perdana menteri yang kini tinggal di pengasingan, di Paris.
Yingluck harus berjuang menghadapi kasus tingkat tinggi di mana Komisi Anti-Korupsi Nasional (NACC) telah menuduhnya melalaikan tugas dalam mengawasi kebijakan subsidi beras yang kontroversial sehingga menimbulkan kerugian negara.
NACC telah meneruskan kasus ini ke Kantor Jaksa Agung (OAG) sebagai dakwaan.
Kejaksaan Agung belum memeriksa bukti dan saksi-saksi untuk memutuskan apakah ada alasan yang cukup untuk menjatuhkan dakwaan terhadap Yingluck.
Jika terbukti bersalah, Yingluck bisa menghadapi hukuman penjara serta larangan berpolitik selama lima tahun.
Sementara itu, satu panel investigasi Komisi Pemilihan (EC) dilaporkan telah menuduh mantan Yingluck bersama dengan delapan mantan menteri kabinet lainnya dan kepala polisi nasional, telah menyalahgunakan kekuasaan dengan menggunakan dana publik untuk kampanye pemilihan umum 2 Februari yang telah dibatalkan.
Semua yang terlibat dalam kasus ini akan dipanggil untuk membela diri di hadapan majelis hakim, sambil menunggu tindakan lebih lanjut.
Komisi Pemilu akan memutuskan apakah akan membawa kasus tersebut ke Mahkamah Agung.
Jika terbukti bersalah, mereka yang terlibat bisa menghadapi hukuman hingga 10 tahun penjara, denda maksimum 200.000 baht (sekitar 6.186 dolar AS) dan larangan 10 tahun dari kesertaan pemilu.(ca)