Jakarta, LiputanIslam.com – Kurang dari tiga bulan sebelum SBY akan meninggalkan istana, pemerintahannya telah melakukan kesepakatan penting terkait dengan penambang raksasa Amerika Serikat, Freeport- McMoRan Inc, yang menjamin perusahaan negeri Paman Sam itu tetap beroperasi setelah habis masa kontrak pada tahun 2021.
Seperti laporan The Jakarta Post, Pemerintah telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Freeport Indonesia meskipun, berbalik dari janji SBY sebelumnya, yaitu akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan presiden terpilih untuk memutuskan perkara ini.
Pihak dari Kementrian ESDM, R. Sukhyar, dan Presiden Direktur Freeport Indonesia, Rozik Soetjipto telah menandatangani MoU, yang akan menjadi dasar hukum bagi perubahan pemerintah berikutnya, terkait dengan kontrak kerja penambangan (KK)
“MoU sudah ditandatangani […] perubahan KK harus dilakukan enam bulan setelah penandatanganan,” kata Sukhyar.
Kebijakan ini pada akhirnya akan diwariskan kepada presiden terpilih Joko Widodo, yang dijadwalkan akan dilantik pada 20 Oktober 2014. Artinya, penandatangan MoU ini hanya menyisakan celah kecil bagi pemerintahan mendatang untuk melakukan amandemen. Apalagi, isu Freeport acapkali dijadikan senjata – oleh para politisi dalam masa kampanye. Seperti diketahui bersama, Freeport telah melakukan eksploitasi sumber daya alam, dan hanya memberikan royalti yang sangat sedikit kepada Indonesia.
Berdasarkan MoU, Freeport dapat melanjutkan operasi penambangan meskipun kontraknya telah berakhir pada tahun 2021. “Dalam klausul A, disebutkan bahwa jika PT Freeport memenuhi komitmennya, maka tidak ada alasan bagi Pemerintah Indonesia untuk menahan/ menunda kelanjutan penambangan mereka,” ujar Sukhyar.
Operasi yang berkelanjutan adalah perhatian utama Freeport, karena mereka hendak memastikan untuk terus mendapatkan laba atas investasi miliaran dollar yang digunakan untuk mendapatkan lebih banyak lagi hasil tambang, baik tembaga maupun emas, di Grasberg, yang terletak di Kabupaten Mimika, Papua. Tambang ini memiliki cadangan emas terbesar di dunia.
Lantas, bagaimana tanggapan presiden terpilih Jokowi?
Seperti laporan Metrotvnews, ia mempertanyakan alasan pemerintah memperpanjang nota kesepahaman renegoisasi kontrak karya dengan PT Freeport Indonesia.
“Kan habis tahun 2021, kenapa diperpanjang sekarang,” ujarnya ketika ditanya pendapatnya soal renegoisasi kontrak PT Freeport, di Jakarta.
Menurutnya, perpanjangan kontrak PT Freeport baru dapat diperbarui dua tahun sebelum habis tempo, yakni 2019.
Jokowi menegaskan, dia belum berkomunikasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait renegoisasi kontrak tambang tersebut. (ba)