Kabul, LiputanIslam.com — Mayoritas kandidat presiden Afghanistan mendukung perjanjian keamanan bilateral antara Afghanistan dan Amerika Serikat (AS). Hal ini terlihat dalam debat kandidat di televisi, yang menandai pembukaan masa kampanye pemilihan presiden di Kabul, Afghanistan, Selasa (4/2) malam.
Lima kandidat hadir pada kesempatan itu, yakni Abdullah Abdullah, peringkat kedua pada Pilpres 2009; Zalmai Rassoul, mantan menteri luar negeri; Ashraf Ghani, mantan menteri keuangan; Andul Rahim Wardak, mantan menteri pertahanan; dan Qayyum Karzai, kakak presiden (incumbent). Sebanyak 11 kandidat presiden akan bersaing pada pemilu mendatang (5/4) untuk menggantikan Hamid Karzai yang telah menjabat dua periode.
Perjanjian keamanan bilateral itu diusulkan AS, yang berlaku setelah penarikan pasukan internasional (di bawah pimpinan NATO) pada akhir Desember 2014. AS bermaksud menempatkan 10.000 tentara yang akan melatih pasukan keamanan Afghanistan.
Presiden Karzai menolak menandatangani perjanjian tersebut. Menurutnya, AS dan sekutu Barat-nya tidak menghormati kehidupan sipil dan budaya Afghanistan. Dalam wawancara dengan The Sunday Times baru-baru ini ia menyatakan:
“Kehadiran AS di Afghanistan tidak berdampak positif. Terlebih lagi, ada kesenjangan antara Kabul dan Washington.”
Menurut Karzai, AS tidak bersikap manusiawi terhadap rakyat Afghanistan. “Selama 12 tahun kami terus minta kepada mereka agar memperlakukan warga sipil lebih manusiawi,” ungkapnya.
IRIB World Service melansir bahwa Presiden Karzai juga mengecam dana Washington untuk perusahaan keamanan swasta. Ia memandang hubungan AS dengan milisi keamanan tersebut menimbulkan pelanggaran hukum, korupsi, dan perampokan.
Di sisi lain, Qayyum Karzai, Ghani, dan Rassoul menyatakan dukungan mereka terhadap perjanjian tersebut. Rassoul mengatakan perjanjian keamanan bilateral akan membawa kedamaian dalam jangka panjang. Sementara, Ghani mendukung dengan catatan bahwa kedua pihak bersikap lebih fleksibel demi perdamaian.
Sedangkan Qayyum Karzai mengatakan bahwa Afghanistan membutuhkan pasukan internasional dan ia juga bersedia menandatangani perjanjian tersebut. “Pasukan keamanan kita dan rakyat Afghanistan tidak memiliki kemampuan untuk berfungsi normal,” ujarnya.
Sementara itu, Abdullah mengafirmasi pendapat para kandidat lain, meski ia tidak mendapat pertanyaan khusus tentang isu tersebut. “Dukungan komunitas internasional atas pasukan keamanan kami akan membantu pemulihan keamanan negeri ini,” ungkapnya.
Menurut IRIB World Service, Senin (3/2), Abdullah menyatakan bahwa dengan terwujudnya perjanjian keamanan AS- Afghanistan, kekhawatiran soal gangguan keamanan rakyat akan hilang. Ia menambahkan, Afghanistan bahkan membutuhkan terjalinnya kerja sama global dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, keuangan, dan teknik.
Pandangan sejumlah kandidat presiden tersebut bertentangan dengan anggapan mayoritas kelompok politik dan agama di Afghanistan bahwa perjanjian itu merupakan bentuk pelanggaran atas kedaulatan nasional mereka.(WZ/AFP/ The Sunday Times/ IRIB World Service)