Islamabad, LiputanIslam.com — Babak pertama pembicaraan damai antara pemberontak Taliban dan pemerintah Pakistan akhirnya terwujud di Islamabad pada Kamis kemarin (6/2). Peristiwa ini menepis keraguan yang berhembus selama ini setelah berkali-kali rencana perundingan mengalami kegagalan.
Sejak tahun 2007 Taliban berjuang menggulingkan pemerintah guna mendirikan negara Islam. Namun, kini Perdana Menteri Pakistan, Nawaz Sharif, percaya kedua belah pihak siap bernegosiasi mencari penyelesaian.
Berdasarkan catatan Press TV dan IRIB World Service, sebelum memulai perundingan, kedua pihak menyepakati beberapa hal, di antaranya bahwa materi pembicaraan harus dalam kerangka konstitusi, hanya terbatas pada daerah-daerah yang terkena dampak kekerasan (bukan seluruh negeri), selama berlangsungnya pembicaraan harus dihentikan segala bentuk permusuhan, harus ada penjelasan oleh Taliban soal peran komite mereka yang beranggotakan sembilan orang, dan pembicaraan tidak boleh berlarut-larut.
Reuters melansir pernyataan salah satu negosiator setelah pertemuan yang berlangsung lebih dari tiga jam itu bahwa mereka menekankan komitmen untuk senantiasa berdialog.
“Kedua pihak menyimpulkan bahwa semua pihak harus menahan diri dari tindakan-tindakan yang dapat merusak perundingan. Kami mengutuk tindakan kekerasan di Pakistan baru-baru ini,” ujar negosiator tersebut.
Sementara itu, Press TV mengungkapkan bahwa kedua belah pihak secara bersama-sama mengeluarkan pernyataan gencatan senjata dan mengakhiri tindakan apa pun yang merugikan upaya perdamaian.
Irfan Siddiqui, negosiator pemerintah yang ditunjuk oleh Sharif, mengirim pesan teks pertemuan kepada pemerintah Islamabad. Ia menggambarkan suasana perundingan yang berlangsung hangat.
Menurut catatan Reuters, beberapa upaya kesepakatan damai sebelumnya selalu mengalami kegagalan dan pemberontak Taliban terus menebar kekerasan. Bahkan, mereka mereproduksi perekrutan pejuang baru yang kemudian meneror rakyat.
Sementara itu, pimpinan Taliban menyaksikan perundingan tersebut dari tempat persembunyian di perbatasan Afghanistan dengan Pakistan.
Sejumlah kalangan pesimis terhadap perundingan ini mengingat Taliban Pakistan, atau yang dikenal sebagai Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), adalah kelompok sempalan besar yang terdiri dari puluhan entitas. Press TV mengungkapkan bahwa sebagian politisi Pakistan sangat skeptis dengan pembicaraan kontroversial itu. Bahkan mereka melihatnya sebagai indikator kelemahan pemerintah.
Anggapan ini sejalan dengan para petinggi militer yang berulang kali menyatakan bahwa pemberontak Taliban tidak layak “memaksa masuk” ke Islamabad dalam rangka proses perdamaian yang diprakarsai pemerintah tersebut.
Sebelumnya pada hari Rabu (5/2), TTP menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada peluang perdamaian dengan Islamabad, kecuali diterapkan hukum Wahhabi secara kaffah di seluruh negeri (Pakistan). Mereka juga menuntut agar pasukan Pakistan mundur sepenuhnya dari perbatasan negara tetangga, Afghanistan. Pernyataan ini dikutib oleh IRIB World Service.
AFP melansir bahwa pertemuan awal tersebut memungkinkan terbentuknya “roadmap” untuk masa depan yang cerah di tengah skeptisisme berbagai pihak.(WZ/REUTERS/ PRESS TV/ IRIB WORLD SERVICE/ AFP)