Denpasar, LiputanIslam.com–Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PII) Bali membuat petisi kepada Menteri Pendidikan Nasional, Prof. Dr. Ir. Muhammad Nuh, di www.change.org. Petisi ini dilatarbelakangi kasus pengekangan menggunakan jilbab yang dialami Anita Wardhani (17), salah satu murid di SMAN 2, Denpasar. Alih-alih mendukung muridnya, Anita justru disarankan untuk mencari sekolah lain yang menerima murid berjilbab. Pernyataan itu disampaikan ketika Bapak Anita beserta Anita menghadap Kepala Sekolah.
Tempat Anita belajar sesungguhnya tidak secara tegas menyatakan larangan bagi para siswi yang beragama Islam mengenakan jilbab di sekolah. “Kami tidak melarang siswi berjilbab, tapi kami mendorong agar para siswa mengenakan pakaian seragam yang telah digariskan oleh sekolah,” kata Wakil Kepala Sekolah Urusan Humas SMAN 2 Denpasar, Made Semadi Yasa SPd MPd.
Sementara itu, Tim Advokasi yang dibentuk Pengurus Wilayah (PW) PII Bali, Helmi Al Djufri S.Sy, mengatakan pelarangan siswi beragama Islam mengenakan jilbab di sekolah, dapat disebut sebagai pelanggaran hak azasi manusia (HAM).
Pihak sekolah seyogyanya membuat peraturan dan tata tertib yang dapat mengakomodasi keinginan siswa yang akan melaksanakan kewajiban agamanya. “Saya kira memperbaiki tata tertib sekolah tidak buruk, apalagi ditujukan untuk memfasilitasi kesadaran para siswanya dalam melaksanakan ajaran agamanya,” kata Helmi.
Meskipun advokasi bagi Anita berjalan baik, tapi berbagai pihak memandang pentingnya reformasi peraturan Sekolah di Bali. Semenjak kasus pengekangan Jilbab muncul di media Nasional, banyak pelajar Muslimah yang mengadu kepada PW PII Bali atas keluhan yang sama, baik SMP dan SMA. Fenomena ini seperti gunung es, diperkirakan masih banyak kasus serupa menimpa pelajar muslimah Bali yang belum terungkap.
Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin dan mengatur hak warga negaranya dalam menjalankan kewajiban agama. Hal ini telah tercantum dalam UUD’45, UU, Peraturan Pemerintah, SK Dirjen Dikdasmen. Selain itu, sesuai dengan Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor 100/C/Kep/D/1991 tentang Pedoman Pakaian Seragam Sekolah, disebutkan bahwa untuk siswa berpakaian khas, diatur mengenakan blus biasa berlengan panjang. Untuk bawahannya mereka mengenakan rok panjang, serta mengenakan jilbab.
Larangan berjilbab di sekolah-sekolah Bali memang tidak tertulis. Namun, pada konteks ini, berbagai lapisan masyarakat mengharapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tegas dalam menyikapi praktek penyimpangan atau pelanggaran HAM di lingkungan sekolah Bali.
Hingga hari ini, petisi tersebut sudah didukung lebih dari empat ribu orang. Petisi dapat diakses di link ini.(wz/republika)