Jakarta, LiputanIslam.com – Kritik terhadap Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) terus berdatangan. Kali ini, Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) menilai banyak terjadi kejanggalan dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3). Kelompok itu juga menyebut pengesahan UU MD3 sesaat sebelum pilpres merupakan tindakan yang terlalu dipolitisir.
“Keinginan awal tampaknya tidak cukup lapang, hanya kepentingan politik sesaat yang dominan. Sehingga muncul sifat akrobatik dan negatif terhadap substansi undang-undang,” kata Hendrik Rosdinar dari Yappika di kantor ICW, Minggu 13 Juli 2014 seperti dilansir Liputan6.
Hendrik menyarankan beberapa pasal dari UU MD3 yang baru saja disahkan itu untuk direvisi kembali. Sebab pasal itu malah menambah kewenangan anggota dewan, tapi menghilangkan sejumlah fungsi pengawasan yang justru dikhawatirkan memperlebar indikasi tindak pidana.
Hendrik mengatakan, KMS melihat ada 8 poin penting yang menjadi sorotan dan harus segera direvisi oleh DPR. Di antaranya, tren penambahan kewenangan MPR, mekanisme pemilihan pimpinan kPR, keterwakilan perempuan, hak imunitas, proses penyidikan, mahkamah kehormatan dewan, dan hak mengusulkan program pembangunan daerah pemilihan.
“Hal yang paling mungkin terjadi, adalah adanya kemungkinan anggaran ganda terkait tambahan tugas anggota dewan. Selain itu, dalam undang-undang MD3 yang baru, anggota dewan diproteksi begitu luar biasa terutama saat menjalani penyelidikan sebuah kasus oleh penegak hukum,” lanjutnya.
Karena itu, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak DPR untuk merevisi 8 poin penting dalam UU MD3. Kalau tidak juga dilakukan, koalisi akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
“Kami sedang menyiapkan materi dan dasar hukum untuk melakukan judicial review ke MK,” tandas Hendrik.
Terkait dugaan Revisi UUMD3 bertujuan untuk melemahkan KPK, benarkah demikian motifnya?
Ketua DPR Marzuki Alie tidak setuju jika Revisi UUMD3 di