Jakarta, LiputanIslam.com – Polemik revisi UU No.27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) terus berlanjut, setelah penolakan keras datang dari Ketua Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad. Ia menilai revisi UU ini akan mengganggu penegakan hukum.
“Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tidak boleh dihalangi oleh aturan-aturan yang baru dibuat termasuk produk MD3,” kata Abraham, Kamis, 10 Juli 2014 seperti dilansir Okezone.
Menurut Abraham, revisi Undang-Undang MD3 menunjukkan bukti penolakan terhadap pemberantasan korupsi.
“MD3 memuat aturan tentang itu berarti DPR dan pemerintah tidak punya keinginan memberantas korupsi secara sungguh-sungguh,” ujarnya.
Dia pun menyayangkan jika RUU MD3 betul-betul disahkan oleh Presiden lantaran korupsi tengah masif di Indonesia.
“Korupsi di negeri ini sudah sangat masif sehingga diperlukan tindakan yang progresif. Bukan justru membuat aturan yang melemahkan pemberantasan korupsi,” tukasnya.
Salah satu pasal dalam Undang-Undang MD3 menyatakan bahwa bila ada anggota DPR yang tersangkut kasus pidana, maka Kepolisian, Kejaksaan, maupun KPK tidak bisa langsung melakukan pemeriksaan kecuali dengan seizin dari Presiden. Ada enam fraksi bersikeras melakukan perubahan UU tersebut, yaitu Golkar, Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan Gerindra.
Menyikapi hal itu, PDI Perjuangan akan segera mengajukan gugatan uji materi UU MPD3 yang baru direvisi kepada Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kami berharap, MK memiliki sikap konsisten untuk mengabulkan gugatan uji materi itu,” kata Ketua Bidang Hukum DPP PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan.
Menurut Trimedya, sikap keenam partai tersebut bukanlah sikap negarawan melainkan tirani mayoritas. (ba)