Bangkok, LiputanIslam.com — Rezim junta militer Thailand akan menggelar festival terbesar yang pernah diselenggarakan di Thailand. Pada saat yang sama militer terus melakukan tekanan terhadap aktifis demokrasi.
Sebagaimana dilaporkan kantor berita Reuters, Rabu (9/7), rezim militer Thailand akan menggelar festival akbar antara tanggal 22 Juli hingga 25 Juli di Sanam Luang Park, sebuah lapangan bersejarah di Bangkok.
“Kami akan mendapatkan sesuatu untuk membangun harmoni nasional dan mengembalikan kebahagiaan di Thailand,” kata Banpot Poonpian, jubir militer kepada pers di Bangkok.
“Akan ada banyak aktifitas termasuk pertunjukan band-band rock, pertunjukan film dan para biksu dan pendeta yang akan berdoa bagi perdamaian,” tambahnya.
Pengambil alihan kekuasaan oleh militer di bawah kepemimpinan Jendral Prayuth Chan-ocha tanggal 22 Mei lalu telah mendapatkan kecaman masyarakat internasional terutama negara-negara barat. Jendral Prayuth sendiri mengklaim aksinya tersebut diperlukan untuk memulihkan ketertiban dan perdamaian di Thailand yang selama berbulan-bulan dilanda ketidakstabilan sosial politik.
Sebelumnya militer telah menggelar berbagai festival di taman-taman dan lapangan untuk mengalihkan perhatian publik dari politik, pada saat yang sama melakukan tindakan keras terhadap aksi-aksi kebebasan berekspresi dan demonstrasi menentang kudeta militer.
Sejak melakukan kudeta, militer telah menutup ribuan radio dan televisi swasta dan hanya mengijinkan media-media yang patuh pada persyaratan yang mereka tetapkan. Selain itu ratusan situs dan website telah ditutup. Aksi-aksi demonstrasi spondan maupun yang direncanakan juga mengalami tindakan keras.
Dalam pidato yang disiarkan televisi hari Jumat (4/7), Jendral Prayuth Chan-ocha meminta media massa untuk “mengembangkan langkah-langkah untuk mengkontrol isi dari media”.
“Saya mengajak kepada semua yang terlibat dalam media untuk menetapkan standar-standar nilai dan mengembangkan langkah-langkah untuk mengkontrol isi dari media mereka. Jika media massa terus menerus mengeluarkan informasi palsu atau informasi yang mengancam keamanan negara, maka Anda harus menanggung jawabinya,” kata Jendral Prayuth.
Ia mengatakan bahwa militer membutuhkan kerjasama dari media massa untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional.(ca)