Jakarta, LiputanIslam.com – Di bawah terik matahari, ratusan orang berdemo di depan kantor Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, Jalan Trunojoyo Jakarta, Senin 30 Juni 2014. Mereka adalah petani Karawang yang berunjukrasa terkait dugaan perampasan tanah lahan pertanian di daerah Karawang, Jawa Barat.
Dari pantauanTribunnews, selain petani Karawang, pengunjuk rasa tersebut juga berasal dari PBHI Jakarta, Konsorsium Pemabaruan Agraria, Serikat Tani Tebo, Kontras, LBHI, GMNI, Walhi, Elsam, YLBHI, LBH Street Lawyer, Agra, FPBI, GMI, dan GPPI.
“Kembalikan tanah kami. Copot Kapolres dan Kapolda Jabar, kembalikan tanah petani Karawang. Agung Podomoro perampas tanah petani, “demikian isi spanduk protes yang mereka bawa.
Konflik agraria bermula ketika pada tanggal 24 Juni 2014 terjadi eksekusi lahan sejumlah petani di Karawang yang dilakukan Pengadilan Negeri Karawang dengan dikawal oleh 7 ribu aparat kepolisian. Lahan seluas 350 hektare yang sebelumnya milik petani Karawang dinyatakan oleh PN Karawang statusnya menjadi milik PT SAMP yang telah diakuisisi oleh PT Agung Podomoro Land.
Dari laporan Mongabay.co.id , pengerahan ribuan Brimob dan aparat kepolisian melukai puluhan orang, satu tertembak peluru karet, dan empat ditangkap. Eksekusi juga merusak lima rumah dan lahan perkebunan mereka. Lahan seluas 350 hektar itu milik 420 keluarga, 1.200 warga terusir dan kehilangan tempat tinggal.
Hilal Tamami, Ketua umum Serikat Petani Karawang (Sepetak) mengatakan, ada tujuh lahan bersertifikat resmi, yang lain mempunyai girik dan salinan letter C. Menurutnya, tak ada dasar bagi PT SAMP untuk eksekusi.
“Ketua PN Karawang baru menjabat dua minggu, langsung mengeluarkan perintah.”
Ketua PN Karawang sebelumnya menyatakan, putusan PK Nomor 160 PK/PDT/2011 yang memenangkan SAMP tidak bisa ditindaklanjuti eksekusi karena masih ada tumpang tindih dengan putusan lain. Eksekusi ini bertentangan dengan keputusan ketua PN Karwang sekarang, Marsudin Nainggolan.
“Anmaning (pertemuan) dilakukan 10 hari sebelum eksekusi. Yang dipanggil hanya 48 orang yang mengajukan gugatan atas tanah seluas 70 hektar. Itu pun tidak ada kesekapakatan. Ketika eksekusi, justru 350 hektar terkena gusur. Warga sebagian mengungsi ke rumah saudara. Sebagian mengontrak di lokasi lain, “ ujarnya.
Agus Suprayitno dari Konsorsium Pembaruan Agraria mengatakan, ia masih menghitung kerugian warga. Dia belum bisa menghitung lebih detail karena akses ke lokasi terkendala. Penjagaan aparat sangat ketat.
“Baru dua hari terakhir bisa masuk. Setelah konflik, tiga desa diisolasi. Padahal disana terbentuk desa. Ada perkampungan, kantor aparatur desa. Ada sembilan sekolah dasar juga puskesmas.”
Intimidasi aparat masih dialami warga. PT SAMP mulai membangun sedang sengketa dengan warga belum selesai. Tanah belum clear and clean.
“Rencana kita mendirikan posko di sana. Ini untuk warga yang rumah hancur atau ketakutan kembali ke rumah, “ ujarnya.
Tiga perwakilan warga, pengacara serta perwakilan LSM masuk ke Bareskrim membuat laporan perusakan rumah.
“Ini jelas tindak pidana. Ada rumah warga sudah bersertifikat kena eksekusi. Ini melanggar pasal pengrusakan dan penyerobotan lahan. Ini eksekusi sepihak,” kata Ridwan Ristomoyo, pengacara Perhimpunan bantuan Hukum dan HAM Indonesia, Jakarta, yang mendampingi warga.
“Saya membuat laporan untuk meminta keadilan. Saya belum pernah jual beli lahan. Tahu-tahu lahan saya sudah dieksekusi SAMP. Padahal tanah saya sudah bersertifikat,” kata Karsa, petani Desa Margamulya.
Dia mempunyai lahan dua hektar, sudah disertifikatkan 8.000 meter persegi. Yang lain, girik dan salinan letter C. Dia juga rutin membayar pajak setiap tahun.
Dia berharap, jika SAMP mau membeli lahan, bisa dibayar dengan harga pantas. Selama ini, tidak ada kesepakatan adil antara petani dan perusahaan. Dia sama sekali tidak sepakat dengan ganti rugi Rp3.000 per meter persegi.
“Itu seperti melecehkan para petani. Sekarang lahan saya banyak Brimob dan preman bayaran. Di tenda Brimob berjaga-jaga. Sudah tidak bisa berkebun. Semua ketakutan. Saya sedih. Puasa seharusnya pikiran tenang dan banyak ibadah. Ini tanah kami malah dirampas, “ tuturnya. (ba)