Jakarta, LiputanIslam.com–Berita mengenai mafia migas sebenarnya sudah bergulir sejak lama. Namun hingga kini belum ada upaya hukum yang konkrit untuk membongkar praktik yang sangat merugikan rakyat Indonesia ini. Mantan Menteri Emil Salim pun mengakui keberadaan mafia minyak migas ini.
“Benar, memang ada mafia minyak, yang disebut-sebut itu, dia itu salah satu sahabat salah satu Cawapres, mafianya itu keturunan Pakistan,” ucap Emil kepada wartawan di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (2/7/2014), seperti dikutip Detik.
Mantan menteri di era Soeharto yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Presiden ini menegaskan, bahwa mafia minyak sangat ingin BBM subsidi itu tetap ada, karena makin menguntungkan dirinya dan jaringannya. Semakin BBM subsidi banyak dan makin banyak impor BBM, mafia ini makin bahagia.
“Kamu tahu kita tidak punya kilang minyak sampai saat ini terakhir kali kita punya kilang zamannya Pak Ginanjar (menteri ESDM), impor minyak dan BBM Indonesia terus bertambah, anggaran subsidi membengkak itu merupakan satu rangkaian yang saling terkait, di belakangnya ya mafia itu,” ujar Emil.
Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Ari H Sumarno juga pernah angkat bicara perihal mafia migas ini. Sebagaimana dikutip metronews (25/6/2014), Ari mengatakan bahwa Indonesia sulit lepas dari ketergantungan para mafia migas.
“Alasannya? Jelas, impor migas yang dilakukan oleh Pertamina saat ini masih banyak melalui trader,” tegas Ari.
Lebih lanjut, Ari meragukan langkah Pertamina yang langsung mengimpor minyak mentah dan BBM dari National Oil Company (NOC) bisa menghapus peran mafia migas. Menurutnya, saat ini banyak trader (pedagang) migas yang justru berkedok di bawah naungan NOC.
Dia menjelaskan, ada dua trader di sektor migas. Pertama, trader independen dan trader bagian dari NOC. “Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah apakah NOC itu produsen minyak atau trader juga,” sambung Ari.
Menurutnya, saat ini banyak NOC bukan produsen minyak yang hanya menjadi trader dan membelinya dari negara lain atau pasar. Ari melanjutkan jaringan para mafia minyak ini sangat kuat. Bahkan, begitu ada kilang dalam negeri yang bermasalah dan Indonesia harus menutup kebutuhan dengan impor BBM, pasar di Singapura langsung tahu.
“Sebelum ada laporan kita mau impor, pasar Singapura sudah tahu dan harga minyak langsung naik. Seperti ada yang sudah melaporkan duluan,” ujarnya.
Ari menambahkan tingginya impor yang tidak diimbangi dengan fasilitas terminal dan penyimpanan yang memadai ditambah dengan pola impor yang tidak efisien membuat kondisi persedian BBM menjadi rawan. Karena itu, pemerintah perlu mengubah pola impor minyak dan BBM dan harus langsung mengimpor dari negara penghasil dan produsen minyak dengan kontrak jangka panjang.
Sementara itu, Direktur Utama Aliansi Perkuat Aspirasi Masyarakat Indonesia (Pertamina) Jawa Tengah Aries Munandar mengatakan, mafia sektor migas minimalnya meraup keuntungan Rp 100 miliar per hari atau Rp 36 triliun per tahun. (dw)